Hasto dan Ganjar Sudah Bertemu Tim Komunikasi Jokowi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 09 Juli 2023
Hasto dan Ganjar Sudah Bertemu Tim Komunikasi Jokowi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) terus membuka komunikasi dengan partai-partai politik lain yang akan ikut bergabung mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan, partai-partai politik yang akan bergabung bersama PDIP masih meminta waktu setidaknya hingga akhir Juli dan Agustus.

"Terus komunikasi dilakukan, cuma ada partai kan, 'Tolong saya dikasih waktu sampai akhir Juli'. Ada partai yang mengatakan, 'Tolong saya dikasih waktu sampai pertengahan Agustus'. Sehingga berbagai pendekatan-pendekatan terus dilakukan," kata Hasto di Rumah Aspirasi Relawan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (8/7).

Baca Juga:

PDIP: Ganjar Pranowo Lahir dari Keluarga Biasa, Bukan Kalangan Bangsawan

Ia lantas menceritakan soal pengalaman ketika mengusung Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Menurutnya, kala itu juga membutuhkan waktu yang lama dalam proses konsolidasi.

"Sehingga berbagai pendekatan-pendekatan terus dilakukan karena pengalaman Pak Jokowi ketika memimpin pada tahun 2014 itu kan ada yang mengganjal, sehingga konsolidasinya berjalan lambat perlu waktu 1,5 tahun," ujarnya.

"Kalau saat itu Pak Jokowi tidak dihambat pada tahun-tahun pertama ketika beliau dipilih dan dipercaya oleh rakyat, itu tol Sumatera itu sudah ter-connect," sambungnya.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta itu menyampaikan, partai-partai lain sudah menberikan lampu hijau akan bergabung dengan PDIP mendukung Ganjar. Hal itu bisa terlihat dari para ketua umum partai yang datang di acara peringatan puncak Bulan Bung Karno beberapa waktu lalu.

"Pada dasarnya partai-partai itu memberikan lampu hijau untuk kerja sama. Yang diundang kan pada saat puncak Bulan Bung Karno, hanya kan masing-masing ada berbagai tahapan-tahapan untuk berkonsultasi dengan internal, untuk menunggu karena sebelumnya sudah membangun kesepakatan, sehingga kita hormati proses itu tapi nanti akan terkonsolider," ujarnya.

Baca Juga:

Masuk Bursa Cawapres, Mahfud MD Akui Belum Bertemu Ganjar Bahas Pilpres

Terakhir, sambil menunggu partai lain bergabung, Hasto menegaskan, tim pemenangan Ganjar Pranowo terus menyusun persiapan. Salah satunya dengan menyiapkan grand strategy kampanye.

"Sambil menunggu itu, seluruh tim pemenangan Pak Ganjar Pranowo terus bergerak mempersiapkan juru kampanya, mempersiapkan grand strategy-nya dan kemarin kami sudah bertemu intens, bahkan Pak Ganjar Pranowo juga sudah bertemu dengan tim komunikasi yang selama ini mendampingi Pak Jokowi dan saya ikut mendampingi saat itu," pungkasnya. (Pon)

Bacan Juga:

Juli-Agustus Jadi Waktu Penggodokan Cawapres Ganjar

#PDIP #Ganjar Pranowo #Pilpres #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan