Juli-Agustus Jadi Waktu Penggodokan Cawapres Ganjar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 07 Juli 2023
Juli-Agustus Jadi Waktu Penggodokan Cawapres Ganjar

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memberi keterangan kepada media di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo dipastikan akan digodok dalam jangka waktu dua bulan ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto memastikan, partai politik pendukung Ganjar telah mengagendakan pembahasan tersebut.

"Kami katakan bulan Juli-Agustus ini adalah bulan penggodokan untuk menggembleng seluruh pemikiran-pemikiran itu dipadukan," kata Hasto dikutip di Jakarta, Jumat (7/7).

Baca Juga:

Pengamat Ungkap Kans Andika Perkasa Jadi Cawapres Ganjar

Apalagi, kata dia, dilihat dari tahapan yang telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pendaftaran pasangan capres-cawapres, baru akan dibuka pada Oktober 2023.

Sehingga, pihaknya masih memiliki banyak waktu menggodok terkait nama bakal cawapres.

Hasto berharap, pada September 2023, partai politik pendukung Ganjar telah rampung melakukan penggodokan nama dan bisa ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan.

"Meskipun ini kewenangan dari Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri untuk memutuskan (cawapres Ganjar)," tandasnya.

Baca Juga:

Pertemuan Ganjar-Erick Thohir sebagai Pendekatan Personal

Sekadar informasi, PDIP disebut-sebut sudah menyerahkan beberapa nama kandidat yang menemani Ganjar di Pemilu 2024 nanti.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut, dua nama sebagai kandidat cawapres Ganjar. Mereka adalah mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Namun, Masinton menambahkan, tak menutup kemungkinan Sandiaga Uno dan Erick Thohir pun berpeluang mendampingi Ganjar. (Knu)

Baca Juga:

Hasto Ungkap Pertemuan Parpol Pendukung Ganjar Bahas Target Menang 50 Persen +1

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Pilpres #Pilpres 2024 #Ganjar Pranowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Bagikan