Juli-Agustus Jadi Waktu Penggodokan Cawapres Ganjar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 07 Juli 2023
Juli-Agustus Jadi Waktu Penggodokan Cawapres Ganjar

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memberi keterangan kepada media di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo dipastikan akan digodok dalam jangka waktu dua bulan ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto memastikan, partai politik pendukung Ganjar telah mengagendakan pembahasan tersebut.

"Kami katakan bulan Juli-Agustus ini adalah bulan penggodokan untuk menggembleng seluruh pemikiran-pemikiran itu dipadukan," kata Hasto dikutip di Jakarta, Jumat (7/7).

Baca Juga:

Pengamat Ungkap Kans Andika Perkasa Jadi Cawapres Ganjar

Apalagi, kata dia, dilihat dari tahapan yang telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pendaftaran pasangan capres-cawapres, baru akan dibuka pada Oktober 2023.

Sehingga, pihaknya masih memiliki banyak waktu menggodok terkait nama bakal cawapres.

Hasto berharap, pada September 2023, partai politik pendukung Ganjar telah rampung melakukan penggodokan nama dan bisa ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan.

"Meskipun ini kewenangan dari Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri untuk memutuskan (cawapres Ganjar)," tandasnya.

Baca Juga:

Pertemuan Ganjar-Erick Thohir sebagai Pendekatan Personal

Sekadar informasi, PDIP disebut-sebut sudah menyerahkan beberapa nama kandidat yang menemani Ganjar di Pemilu 2024 nanti.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut, dua nama sebagai kandidat cawapres Ganjar. Mereka adalah mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Namun, Masinton menambahkan, tak menutup kemungkinan Sandiaga Uno dan Erick Thohir pun berpeluang mendampingi Ganjar. (Knu)

Baca Juga:

Hasto Ungkap Pertemuan Parpol Pendukung Ganjar Bahas Target Menang 50 Persen +1

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Pilpres #Pilpres 2024 #Ganjar Pranowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan