Golkar Usung Ganjar, Suara PDIP Turun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 November 2022
Golkar Usung Ganjar, Suara PDIP Turun

Kader PDIP. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MeahPutih.com - Survei eksperimental yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan lonjakan suara Partai Golkar.

Syaratnya, Partai Golkar harus mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Bahkan, Ganjar Pranowo akan mengubah peta dukungan partai politik.

Baca Juga:

9 Partai Belum Memenuhi Syarat Peserta Pemilu 2024

Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, survei eksperimental yang dilakukan SMRC untuk menilai efek calon presiden terhadap perolehan suara Partai Golkar.

Ada tiga tokoh yang dipilih dan diperlakukan sebagai "treatment", yakni Airlangga Hartarto, Ganjar, dan Erick Thohir.

Airlangga dimasukkan karena dia sebagai ketua partai. Ganjar karena ada diskusi di kalangan Golkar untuk diusung calon. Sementara Erick adalah politikus nonpartai yang selama ini sudah melakukan sosialisasi.

"Tokoh-tokoh lain yang sudah dideklarasikan oleh partai lain tidak dimasukkan, seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan," kata Saiful pada Bedah Politik bertajuk "Siapa Capres yang Membantu Menaikkan Golkar?".

Sebelum melihat efeknya, SMRC melihat variabel kontrol terhadap eksperimen, yakni elektabilitas partai politik.

Dalam variabel kontrol tersebut, Partai Golkar mendapatkan suara 11 persen dan berada di urutan ketiga setelah PDIP dan Gerindra.

Survei eksperimental ini hanya menggunakan sampel 267 sehingga "margin of error"-nya sekitar 6,1 persen. Umumnya "margin of error" survei nasional SMRC sekitar 3 persen.

Di antara Ganjar, Airlangga, dan Erick Thohir, kata Saiful, survei ini menemukan bahwa Ganjar memiliki efek positif pada penguatan suara Golkar.

"Dalam 'treatment', pertanyaan kuesioner adalah jika Golkar mencalonkan Ganjar sebagai presiden, maka partai atau calon dari partai mana yang akan dipilih? Dalam simulasi ini, Golkar mengalami penguatan dari 11 persen menjadi 17 persen suara. Kenaikan suara Golkar kurang lebih 6 persen," ungkap Saiful.

Namun ada catatan yang sangat menarik, menurut Saiful, bila Golkar mencalonkan Ganjar, maka suara PDIP menjadi turun dari 25 persen (variabel kontrol) menjadi 18 persen.

Saiful menjelaskan, selama ini, dalam pelbagai survei, PDIP mendapatkan suara selalu melampaui perolehan pada Pemilu 2019.

Salah satu unsur suara PDIP tersebut adalah pendukung Ganjar. Jika Ganjar dicalonkan atau pindah ke partai lain, sebagian suara PDIP pindah.

"Kalau Ganjar dicalonkan oleh Golkar, dia mengajak (sebagian) pemilihnya pergi ke Golkar," kata Saiful.

Jika Golkar mencalonkan Ganjar, kata Saiful, peta kekuatan politik partai mengalami perubahan, di mana Gerindra, PDIP, dan Golkar menjadi berimbang.

Dia memberi catatan agar PDIP perlu berhati-hati dengan hasil temuan ini.

"Kalau PDIP ingin menjaga suaranya, mereka harus hati-hati dengan fakta ini. Jangan sampai Ganjar diambil oleh partai lain," kata Saiful. (Pon)

Baca Juga:

Partai Golkar Lakukan Persiapan Tempur Pemilu 2024 di Sulsel

#Pemilu #PDIP #Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan