Ganjar Pranowo Rajai Survei Capres, PDIP Masih Tunggu Titah Megawati

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 22 Desember 2021
Ganjar Pranowo Rajai Survei Capres, PDIP Masih Tunggu Titah Megawati

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo masih mengungguli kandidat calon presiden (capres) 2024 di sejumlah lembaga survei.

Meskipun memiliki elektabilitas tinggi, sosok Ganjar belum mampu memikat hati Ketua Umum PDIP Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga

Prabowo Unggul sebagai Capres 2024 di Dua Lembaga Survei, Disusul Anies-Ganjar

"Kita sudah tegak lurus aja, Ibu ketua umum mengeluarkan surat 11 Agustus 2021 untuk tidak berkomentar soal ini," ujar Wasekjen PDIP Utut Adianto kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/12).

Utut Adianto
Wasekjen PDIP Utut Adianto. Foto: ANTARA

Terkait hasil survei yang mencatat elektabilitas sosok kader PDIP itu, Utut mengatakan dirinya tak ambil pusing. Menurutnya, hasil survei terkait perhitungan elektabilitas merupakan hak suatu instansi atau individu, termasuk metodologi, teknik pengambilan sample dan random pada survei.

"Belum, belum, kalau survei kan hak orang, metodologinya, teknik ngambil sampelnya, random-nya dari mana," ujarnya.

Dia menegaskan, kader akan mendukung siapapun sosok yang akan dipilih Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati menjadi capres yang diusung partai.

"Ini yang mau disampein kalau nanti ibu (ketum) menunjuk A kita akan all out A, ibu menunjuk B akan all out," kata dia.

Sebelumnya pada survei Charta Politika menyebut pemilih partai besar menginginkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Baca Juga

Tiga Poros Pasangan Capres-Cawapres Terkuat Versi Lembaga Survei

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, mayoritas pemilih PDI Perjuangan menginginkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 mencapai 60 persen.

"Bisa dikatakan mayoritas atau 60 persen pemilih PDI Perjuangan menyatakan memilih Ganjar Pranowo," ujar Yunarto.

Sementara, di Partai Golkar, Ganjar meraih angka 26,5 persen. Meskipun partai berlambang pohon beringin itu sudah mempunyai kandidat capres sendiri yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto yang hanya memperoleh 4,4 persen.

"Beberapa temuan menarik yaitu Ganjar Pranowo bersaing dengan pemilih PKB yang menyatakan memilih Anies Baswedan," ungkap Yunarto.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya (MP/Fadhli)
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya (MP/Fadhli)

Yunarto melanjutkan, di PKB Ganjar memimpin perolehan persentase 31 persen. Disusul Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan angka 26 persen dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa sebanyak 13 persen.

"Partai Nasdem masih terbelah, karena memang masih dua tahun dan belum dipanaskan," ujarnya.

Dia menyebut Ganjar meraih angka 32,7 persen di pemilih Nasdem. Jumlah tersebut unggul dari Anies Baswedan yang meraup angka 13,5 persen. (Knu)

Baca Juga

Survei Elektabilitas Capres 2024 Kalahkan AHY, Gibran: Ora Mungkin di Atas Mas Agus

#Survei #Hasil Survei #Ganjar Pranowo #PDIP #Pilpres 2024 #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Bagikan