Headline

Eks Napi Koruptor Jadi Wagub, Golkar Percaya Hitung-hitungan Politik Gerindra

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 26 Oktober 2018
Eks Napi Koruptor Jadi Wagub, Golkar Percaya Hitung-hitungan Politik Gerindra

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Menguatnya nama M Taufik sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno mendapat tanggapan beragam dari politisi Ibu Kota. Status Muhammad Taufik yang sempat mendekam di penjara akibat tersangkut korupsi kontan jadi sorotan sejumlah pihak.

Terkait dengan status M Taufik, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan status eks napi koruptor yang bakal mengisi posisi Wagub DKI, sebab hal itu sudah menjadi keputusan Partai Gerindra selaku pengusungnya.

Pasalnya, menurut Ashraf Ali, Partai Gerindra telah memperhitungkan semua implikasi politik dibalik pencalonan M Taufik sebagai cawagub.

M Taufik
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik (Foto: MP/Asropih)

"Partai Gerindra sudah memperhitungkan itu, ia itu sudah diperhitungkan. Ya berarti Gerindra sudah menghitungkan secara matang," ujar Ashraf saat dihubungi merahputih.com, Jumat (26/10).

Terlepas dari statusnya, Ashraf menegaskan, nama yang menduduki kursi orang nomor dua di Ibu Kota itu harus memiliki pengalaman di dunia politik dan pemerintahan.

"Yang penting calon wagub (DKI Jakarta) itu yang punya kemampuan dan punya pengalaman," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo mengatakan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta berada dalam wewenang ketua DPD DKI Jakarta yakni M. Taufik.

"Kalau partai saya begitu. Kalau ketua DPD di provinsi, dia yang tentukan. Kalau ketua kabupaten DPC, dia tentukan, saya bagaimana beliaulah," kata Prabowo di Jakarta Rabu (23/10).(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kasus Videotron Terbukti Melanggar, Kubu Jokowi Sebut Pelapornya Baperan

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global
JITEX 2025 terbukti mendorong daya saing produk lokal di pasar internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Kabupaten Bogor Minta Jakarta Tambah 3 Rute Baru Transjabodetabek
Kadishub Kabupaten Bogor meminta Pemprov DKI untuk menambah tiga rute Transjabodetabek menuju Kabupaten Bogor.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Kabupaten Bogor Minta Jakarta Tambah 3 Rute Baru Transjabodetabek
Bagikan