Headline

Eks Napi Koruptor Jadi Wagub, Golkar Percaya Hitung-hitungan Politik Gerindra

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 26 Oktober 2018
Eks Napi Koruptor Jadi Wagub, Golkar Percaya Hitung-hitungan Politik Gerindra

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Menguatnya nama M Taufik sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno mendapat tanggapan beragam dari politisi Ibu Kota. Status Muhammad Taufik yang sempat mendekam di penjara akibat tersangkut korupsi kontan jadi sorotan sejumlah pihak.

Terkait dengan status M Taufik, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan status eks napi koruptor yang bakal mengisi posisi Wagub DKI, sebab hal itu sudah menjadi keputusan Partai Gerindra selaku pengusungnya.

Pasalnya, menurut Ashraf Ali, Partai Gerindra telah memperhitungkan semua implikasi politik dibalik pencalonan M Taufik sebagai cawagub.

M Taufik
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik (Foto: MP/Asropih)

"Partai Gerindra sudah memperhitungkan itu, ia itu sudah diperhitungkan. Ya berarti Gerindra sudah menghitungkan secara matang," ujar Ashraf saat dihubungi merahputih.com, Jumat (26/10).

Terlepas dari statusnya, Ashraf menegaskan, nama yang menduduki kursi orang nomor dua di Ibu Kota itu harus memiliki pengalaman di dunia politik dan pemerintahan.

"Yang penting calon wagub (DKI Jakarta) itu yang punya kemampuan dan punya pengalaman," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo mengatakan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta berada dalam wewenang ketua DPD DKI Jakarta yakni M. Taufik.

"Kalau partai saya begitu. Kalau ketua DPD di provinsi, dia yang tentukan. Kalau ketua kabupaten DPC, dia tentukan, saya bagaimana beliaulah," kata Prabowo di Jakarta Rabu (23/10).(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kasus Videotron Terbukti Melanggar, Kubu Jokowi Sebut Pelapornya Baperan

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil, memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Indonesia
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Framing negatif terhadap Pak Bahlil Lahadalia sudah tidak diinspirasi oleh nilai-nilai Pancasila
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Berita Foto
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia didampingi Sekjen Partai Golkar M Sarmudji dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar menyerahkan secara simbolis 610 ribu paket sembako di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Indonesia
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Indonesia
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Kinerja Bahlil dan Wihaji menunjukkan bahwa kader Golkar tidak hanya berpengalaman dalam politik
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global
JITEX 2025 terbukti mendorong daya saing produk lokal di pasar internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Bagikan