DPR Gelar Paripurna Pergantian Azis Syamsuddin

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 September 2021
DPR Gelar Paripurna Pergantian Azis Syamsuddin

Tersangka kasus korupsi Azis Syamsuddin. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (30/9) dengan salah satu agenda membahas persetujuan usulan Partai Golkar yang mengajukan nama Lodewijk Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI.

"Kami akan menjalankan mekanisme proses pergantian antar-waktu Pimpinan DPR dari Partai Golkar untuk segera diteruskan pada Rapat Paripurna pada Kamis (30/9)," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9).

Baca Juga:

Mantan Danjen Kopassus Gantikan Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR

Puan menjelaskan, dirinya bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah menerima langsung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu terkait surat pengunduran Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024.

Selain itu menurut dia, Pimpinan DPR juga telah menerima langsung surat dari Ketua Umum Partai Golkar yang mengusulkan nama pimpinan DPR RI yang akan menggantikan Azis Syamsuddin.

"Sesuai dengan mekanisme pergantian pimpinan DPR RI, Pasal 47 Peraturan DPR no.1 tahun 2020 tentang peraturan tata tertib DPR maka DPR akan memproses pimpinan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar," ujarnya.

Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan nama Lodewijk Paulus sebagai calon Wakil Ketua DPR RI, yang diserahkan langsung kepada pimpinan DPR.

"Partai Golkar telah memutuskan untuk menunjuk saudara Lodewijk Paulus sebagai calon Wakil Ketua DPR menggantikan saudara Azis Syamsudin," kata Airlangga.

Pengajuan nama tersebut sudah melalui mekanisme internal Partai Golkar yaitu dibahas dalam Rapat Pleno Terbatas dan Rapat Pleno Harian. Selain itu, Airlangga mengaku telah berkonsultasi dengan seluruh senior Partai Golkar seperti Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar. (Pon)

Baca Juga:

LIPI Apresiasi Gerak Cepat Airlangga Cari Pengganti Azis Syamsuddin

#DPR #Sidang Paripurna #Airlangga Hartarto #Puan Maharani #Azis Syamsuddin #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria
Sejumlah aktivis dan petani menyampaikan paparan pada audiensi bersama Pimpinan DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 24 September 2025
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR
Aksi teaterikal pengunjuk rasa saat aksi peringatan Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 24 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR
Indonesia
Duit Pemda Ratusan Triliun Ngendap, Bikin Daya Beli Warga Turun
Kementerian Keuangan mencatat dana pemda yang masih tersimpan di perbankan mencapai Rp 233,11 triliun per Agustus 2025. Angka ini meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar Rp 219,8 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
Duit Pemda Ratusan Triliun Ngendap, Bikin Daya Beli Warga Turun
Indonesia
Tanggapi Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim, Kejagung: Itu Hak Tersangka
Punya bukti kuat, Kejaksaan Agung cuek digugat Nadiem Makarim.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Tanggapi Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim, Kejagung: Itu Hak Tersangka
Indonesia
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Proses penegakan hukum yang berlangsung di KPK telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Dewan Komisioner LPS Masa Jabatan 2025-2030
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berfoto bersama dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (ketiga kiri), Cucun Ahmad Syamsurijal (ketiga kanan), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Terpilih Anggito Abimanyu (kedua kiri), Wakil Ketua DK LPS Terpilih Farid Azhar Nasution (kedua kanan) Anggota DK LPS Terpilih Doddy Zulverdi (kiri) dan Ferdinan Dwikoraja Purba (kanan) pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Sahkan Dewan Komisioner LPS Masa Jabatan 2025-2030
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berfoto bersama dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (keenam kiri), Cucun Ahmad Syamsurijal (keenam kanan) dan Hakim Agung serta Hakim Ad Hoc HAM terpilih pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan UU APBN Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) menerima berkas pendapat akhir dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Sahkan UU APBN Tahun 2026
Indonesia
Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di PBB, Ketua DPR: Bentuk Penghormatan Besar Bagi Indonesia
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan rasa bangga akan poisisi strategis Presiden Prabowo dalam daftar pembicara KTT PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di PBB, Ketua DPR: Bentuk Penghormatan Besar Bagi Indonesia
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bakal Kejar Pajak Rp 2.693,71 Triliun di 2026
RAPBN 2026 juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan Gini ratio 0,377-0,380.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
DPR dan Pemerintah Bakal Kejar Pajak Rp 2.693,71 Triliun di 2026
Bagikan