DPR Bakal Cecar Dirut PLN soal Kenaikan Tarif Listrik


Salah seorang petugas PLN saat memeriksa keandalan baca kWh meter pelanggan. ANTARA/HO
MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari memastikan pihaknya bakal meminta penjelasan dari Direktur Utama PT. PLN Zulkifli Zaini dan Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait kenaikan tagihan listrik masyarakat yang naik signifikan secara tiba-tiba.
"Saat ini kami sedang reses, tapi saat masa meminta Dirut PLN dan Menteri ESDM untuk memberikan penjelasan terkait hal ini. Utamanya, transparansi TDL yang digunakan PLN per April," kata Ratna saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, (9/6).
Baca Juga
DPR Minta PLN Jangan Ambil Keuntungan Naikkan Tarif Listrik di Tengah Pademi Corona
Ratna mengakui, bahwa sebenarnya keluhan terkait kenaikan tagihan listrik ini telah bergulir sejak bulan April.

Pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan PLN, Ratna mengaku telah menyampaikan keluhan masyarakat tersebut.
"Ini tidak boleh diabaikan, PLN harus transparan. Kalaumemang reasoningnya karena memang penggunaan daya yang meningkat selama masa WFH sampaikan secara resmi kepada masyarakat," tegas Ratna.
Ratna mengingatkan, jangan sampai ada opini negatif soal skema subsidi silang untuk memberikan keringanan bagi rumah tngga tidak mampu yang menggunakan daya listrik 450 dan 900 watt.
Baca Juga
PLN Tolak Permintaan Keringanan Pembayaran Listrik, Solo Terancam Gelap Gulita
"Selama ini belum ada jawaban yang gamblang dari PLN, ini sangat disayangkan mengingat banyaknya keluhan dan beban yang semakin menyulitkan masyarakat di masa pandemi ini," pungkas Ratna. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu

Reformasi Polri, Komisi III DPR Minta Tim Harus Libatkan Masyarakat

DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas

DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun, Berikut Rinciannya

DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN

Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia

Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali

Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis

DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah

DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
