DPD PDIP Siap Klarifikasi ke DPP Imbas Sanksi PAW Cinta Mega
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta merekomendasikan sanksi pergantian antarwaktu (PAW) kepada anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega.
Sanksi berat itu dijatuhkan akibat ulah Cinta Mega yang main game saat rapat paripurna.
"Ya pasti kan, apa yang kita putuskan harus kita pertanggungjawabkan ke DPP karena DPP yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi itu," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Gembong Warsono, yang dikutip Selasa (1/8).
Baca Juga:
PDIP akan Pecat Kader jika Tidak Dukung Ganjar di Pilpres 2024, Gibran: Ya Bagus
Gembong tegaskan, DPD PDI Perjuangan tidak berwenang memberikan sanksi pada Cinta Mega, sifatnya hanya memberikan usulan dari hasil rapat pleno.
"Karena kami tidak punya kewenangan, maka kewenangan itu kita usulkan sebagaimana hasil rapat pleno DPD," urainya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini menuturkan, pihaknya tak gentar untuk menghadapi DPP ihwal klarifikasi kasus Cinta Mega. Sebab, rekomendasi yang diberikan ke DPP sudah sesuai aturan.
"Nah sekarang kan kalau apa yang disampaikan tadi, DPD ingin memberikan klarifikasi ya pasti akan klarifikasi terkait dengan keputusan yang sudah saya ambil. Karena ini sudah diambil oleh DPD, apakah cacat prosedur itu nanti DPP pasti akan mempertanyakan itu," pungkasnya.
Baca Juga:
[HOAKS ATAU FAKTA]: Jokowi Ambil Alih PDIP, Kini Dukung Prabowo
Sebelumnya, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta merekomendasikan sanksi pergantian antarwaktu (PAW) untuk Cinta Mega sebagai anggota DPRD DKI Jakarta imbas main game saat rapat paripurna.
PAW merupakan proses penggantian anggota dewan yang diberhentikan antarwaktu oleh calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak setelahnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari parpol yang sama dan dapil yang sama.
Hal itu diputus dari hasil rapat pleno DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta yang digelar di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (25/7) malam.
"Tadi kita rapat pleno karena segala sesuatu keputusan kita biasa melalui rapat pleno ini. Selesai rapat pleno kita memberikan sanksi berupa PAW," kata Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (25/7) malam. (Asp)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Elite PDIP Tinggalkan Ganjar
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat