Ditawari Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf, Pengamat Prediksi Fadli Zon Tak Akan Tolak

Eddy FloEddy Flo - Senin, 07 Oktober 2019
 Ditawari Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf, Pengamat Prediksi Fadli Zon Tak Akan Tolak

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Nama politisi Gerindra Fadli Zon belakangan santer disebut-sebut bakal masuk jadi salah satu kandidat menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu diplot jadi menteri Kabinet Kerja Jilid II jika partainya bergabung dengan koalisi pemerintah.

Baca Juga:

Reaksi Fadli Zon tak Lagi Jabat Wakil Ketua DPR

Menurut pengamat politik Wempy Hadir, peluang bergabungnya Gerindra ke Kabinet Jokowi-Ma'ruf terbuka lebar. Konsekuensinya, seluruh kader Gerindra mempunyai kesempatan yang sama untuk duduk di kursi menteri jika partai pimpinan Prabowo Subianto itu merapat.

Pengamat Politik Wempy Hadir nilai Fadli Zon berpeluang masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf
Pengamat politik Wempy Hadir (MP/Kanu)

"Seperti Faldli Zon apakah nanti mau jadi menterinya Jokowi kalau Gerindra masuk dalam koalisi. Saya kira kader partai yag ditugasan oleh partai untuk menduduki posisi menteri tidak akan mungkin ditolak," ungkap Wempy kepada merahputih.com di Jakarta, Senin, (7/10).

Pengamat dari Indo Polling Network ini beranggapan, halnitu tak lepas dari adanya penugasan partai.

"Karena itu sifatnya penugasan partai, bukan individu. Bisa saja Fadli menolak, tapi kalau Pak Prabowo mengusung dia, kan ga bisa ditolak," jelas Wempy.

Wempy menambahkan, jika melihat dinamika yang ada serta komunikasi tingkat elit yang cukup mencair, maka kemungkinan itu sangat terbuka.

"Selain itu, Gerindra sendiri merupakan partai nasionalis atau memiliki semangat perjuangan yang sama dengan partai pendukung utama Jokowi saat ini," sebut Wempy.

Oleh sebab itu, soal kemungkinan Gerindra masuk dalam kekuasaan itu bisa saja terjadi.

Apalagi Jokowi ingin membangun pemerintahan yang kuat ke depannya.

"Dengan masuknya Gerindra sebagai anggota koalisi akan menguatkan posisi Jokowi dalam pemerintahan," terang ayah dua orang anak ini.

Namun jika Gerindra masuk dalam koalisi, maka bisa saja akan ada diskursus diantara partai yang sedari awal berjuang memenangkan Jokowi.

Baca Juga:

Alasan Prabowo Tunjuk Sufmi Dasco Gantikan Fadli Zon

"Sebab masuknya Gerindra bisa mempengaruhi posisi tawar partai koalisi serta dikurangnya jatah kekuasaan bagi partai koalisi. Jadi kecemburuan itu hal yang biasa terjadi,"ungkap Wempy.

Ia melihat dari dinamika politik serta demi terjadinya keseimbangan kekuasaan, posisi Gerindra akan sangat bagus untuk berada di luar pemerintahan.

"Selain itu, tantangan kebangsaan kita semakin kuat, kita Gerindra untuk tetap membentengi negara ini dari pengaruh kelompok yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain," tutup Wempy Hadir.(Knu)

Baca Juga:

Fadli Zon Tak Lagi Dipilih Prabowo Jadi Pimpinan DPR, Pengamat: Gaya Komunikasinya Vulgar

#Fadli Zon #Partai Gerindra #Pengamat Politik #Kabinet Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Soeharto dan Gus Dur Layak Jadi Pahlawan Nasional
Adapun proses pengusulan pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang, dimulai dari masyarakat kemudian dibahas oleh tim peneliti dan pengkaji gelar pusat (TP2GP) dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Soeharto dan Gus Dur Layak Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Budi Arie Mau Gabung Gerindra? Ahmad Muzani Bocorkan Syarat 'Gak Ribet' Jadi Anak Buah Prabowo
Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani menyambut terbuka minat Budi Arie Projo bergabung.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 04 November 2025
Budi Arie Mau Gabung Gerindra? Ahmad Muzani Bocorkan Syarat 'Gak Ribet' Jadi Anak Buah Prabowo
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Fun
Buka Art Jakarta 2025, Menbud Fadli Zon Janji Kirim Perupa Indonesia Ikut Pameran Internasional
Seni rupa dapat menjadi jembatan para seniman lokal dengan panggung seni internasional.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Buka Art Jakarta 2025, Menbud Fadli Zon Janji Kirim Perupa Indonesia Ikut Pameran Internasional
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan