Melihat Komposisi Pimpinan DPR, Dukung Habis-habisan atau Kritis terhadap Pemerintah?

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 03 Oktober 2019
Melihat Komposisi Pimpinan DPR, Dukung Habis-habisan atau Kritis terhadap Pemerintah?

Pimpinan DPR RI Periode 2019 - 2024. (Foto: Twitter @DPR_RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai, komposisi pimpinan DPR yang ada saat ini mestinya membawa harapan baru. Apalagi, ketua DPR dipimpin oleh kader dari partai pemenang pemilu.

Selain itu, empat dari lima pimpinan DPR merupakan kader dari partai koalisi pemerintah.

Baca Juga:

Setnov Ungkap Puan Maharani Sudah Lama Dipersiapkan Jadi Ketua DPR

Wempy berujar, komposisi sangat ideal yang terjadi saat ini mestinya bisa dimanfaatkan untuk saling sinergi antara legislatif dan eksekutif.

"Dengan demikian, berbagi program kerakyatan yang direncanakan oleh pemerintah bisa mendapatkan dukungan secara politik dari lembaga legislatif atau setidaknya tidak menghambat kinerja eksekutif," jelas Wempy kepada merahputih.com di Jakarta, Rabu (2/10).

Pengamat politik Wempy Hadir (Foto: Dok Pribadi)
Pengamat politik Wempy Hadir (Foto: Dok Pribadi)

Meski begitu, Wempy yakin, kelima pimpinan DPR akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah.

"Soal apakah mereka kritis atau tidak, kalau kita melihat rekam jejak mereka, tentu mereka akan tetap kritis atas berbagai kebijakan pemerintah," sebut Wempy.

Ia mencontohkan beberapa kader PDIP sering mengkritisi pemerintahan Joko Widodo terutama dalam hal mengentaskam kemiskinan dan penegakan hukum.

"Kita tahu bahwa PDIP merupakan salah satu partai yang pernah tinggal diam untuk melakukan kritik bahkan terhadap kadernya sendiri yang sedang berkuasa," terang Wempy.

Baca Juga:

Megawati Tak Salami Surya Paloh, Ini Nasihat Anggota DPR Termuda

Secara khusus, Direktur Indo Polling Network ini menyoroti posisi wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang satu-satunya berasal dari koalisi luar pemetintah, Gedindra.

Wempy melihat, Sufmi yang diprediksi bakal paling kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Mengingat sikap Gerindra selama ini yang sering berseberangan.

"Dia tetap kritis dalam menyuarakan kepentingan partainya," jelas Wempy.

Menurut Wempy, hal ini penting mengingat tak baik jika semua pimpinan memiliki pandangan yang mendukung pemerintah.

"Apalagi kepemimpinan DPR kan kolektif kolegial. Artinya setiap pimpinan DPR mempunyai peluang untuk mendukung satu sama lain dalam meyukseskan berbagai agenda yang sudah ditetapkan bersama," jelas ayah dua orang anak ini.

Puan Maharani saat memberikan keterangan di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks Parlemen, Senayan, (Selasa (1/10) siang. (Foto: MP/Kanu)
Puan Maharani saat memberikan keterangan di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks Parlemen, Senayan, (Selasa (1/10) siang. (Foto: MP/Kanu)

Sebelumnya, Puan Maharani resmi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2019-2024. Anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga cucu sang proklamator Ir. Sukarno ini merupakan Ketua DPR perempuan pertama dalam sejarah Indonesia.

Penetapan sekaligus pelantikan Puan Maharani sebagai orang nomor satu di parlemen dilakukan pada Selasa (1/1) dalam rapat paripurna ke-2 DPR RI di Jakarta.

Puan yang merupakan politikus PDIP, pemenang Pileg 2019 ditetapkan bersama empat orang lain yang akan mengisi posisi Wakil Ketua DPR. Mereka adalah: Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Azis Syamsuddin (Golkar), Rahmat Gobel (Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (PKB).

Usai dilantik, Puan berjanji akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dia juga menegaskan DPR di bawah kepemimpinannya tidak akan anti-kritik, dan akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat. (Knu)

Baca Juga:

Jabat Ketua DPR, Total Kekayaan Puan Tembus Sepertiga Triliun Rupiah

#DPR #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Berita Foto
Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bertemu Mahasiswa pengujukrasa di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR RI dengan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul, dan Mercu Buana
Wakil Ketua DPR, Saan utofa bersama Sufmi Dasco Ahmad dan perwakilan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul dan Mercu Buana di Jakarta, Jum'at (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR RI dengan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul, dan Mercu Buana
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
DPR minta pemerintah manfaatkan momentum perdamaian AS–Iran untuk menurunkan harga BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
Indonesia
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim minta pemerintah transparan soal harga BBM pasca MoU AS–Iran. Dorong kemandirian energi nasional agar Indonesia tak rentan gejolak global.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Berita Foto
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 18 Juni 2026
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Usulan penambahan anggaran itu adalah upaya berkelanjutan untuk mengakselerasi Polri menuju institusi yang semakin profesional menuntut kita memiliki kepekaan terhadap dinamika strategis.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Berita Foto
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Ketua KPK Setyo Budiyanto (kanan) dan Kepala BNN Suyudi Ario Seto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Bagikan