Demokrat Nilai Pernyataan Jokowi soal Tunda Pemilu 2024 Masih Mengambang
Andika Pratama - Rabu, 09 Maret 2022
Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan POLRI Tahun 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (1/3/2022). (ANTARA/Agus Suparto)
MerahPutih.com - Partai Demokrat menganggap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal wacana penundaan Pemilu 2024, belum tegas.
Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman menuntut Jokowi bersikap tegas atas wacana yang disampaikan oleh elite-elite parpol pendukung pemerintah tersebut.
Baca Juga
Istana Minta Pernyataan Jokowi Soal Penundaan Pemilu Jangan Diutak-atik
"Kami tetap menuntut Pak Jokowi untuk memberikan sikap yang tegas apakah setuju atau menolak keinginan sekelompok orang itu memperpanjang kekuasaan dengan menunda pemilu," kata Benny kepada wartawan, Rabu (9/3).
Benny menilai, jawaban yang belakangan disampaikan Jokowi terhadap isu penundaan Pemilu 2024, masih mengambang. Bahkan cenderung abu-abu.
"Jawaban yang disampaikan beliau sekarang ini masih 50:50. Antara menunda antara setuju satu kaki dan satu kakinya juga masih menunggu Pemilu," ujarnya.
Baca Juga
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pakar Hukum UNS Surakarta: Kuncinya Ada di Jokowi
Menurut Benny, Jokowi tidak punya pilihan lain atas wacana penundaan Pemilu. karena itu, kata Benny, semestinya Jokowi tegas menolak wacana yang melanggar konstitusi.
“Bagaimana kalau rakyat mendesaknya untuk tetap presiden tidak usah pemilu untuk tetap jadi presiden. tetap harus dia tolak sebab itu melanggar konstitusi," tegas dia.
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini menegaskan Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Yakni demokrasi atas kehendak rakyat yang dibatasi konstitusi.
"Jadi kalau rakyat ingin Pak Jokowi tiga periode atau perpanjang masa jabatan harus menolak karena sudah ada konstitusi yang ditetapkan sebelumnya bahwa jabatannya hanya dua periode dan dia setia untuk itu,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
PKS Minta Jokowi Bersikap Tegas Terkait Usulan Penundaan Pemilu 2024
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
