Demokrat Klaim Kesamaan Visi Misi Jadi Pertimbangan Utama Berkoalisi

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 11 Juli 2022
Demokrat Klaim Kesamaan Visi Misi Jadi Pertimbangan Utama Berkoalisi

Politisi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Jelang Pemilihan Umum 2024, peta koalisi partai politik masih cair.

Politisi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menegaskan bahwa sampai saat ini partainya belum menetapkan rekan koalisi untuk Pemilu 2024.

Baca Juga:

Demokrat Bantah Rumor AHY Jadi Cawapres sebagai Syarat Koalisi

Demokrat masih fokus berkomunikasi dengan semua partai politik yang berhak mengajukan atau mengusung presiden.

"Semua kami datangi. Kami berusaha terus," kata Hinca kepada wartawan, Selasa (11/7).

Hinca menerangkan, meski intens dengan PKS dan NasDem, Demokrat tidak ingin terburu-buru dalam menentukan pilihan partai yang akan diajak berkoalisi. Sebab, penyelenggaraan Pilpres 2024 masih lama.

"Masih panjang. Kepada siapa saja terbuka. Siapa saja yang penting cocok dulu," ujarnya.

Komunikasi politik yang dijalin Demokrat dengan partai-partai lain, dinilai Hanca tidak memprioritaskan urusan pencapresan. Hal terpenting yang dibahas dalam proses pendekatan parpol dalam membentuk koalisi bagi Demokrat adalah dengan menyatukan visi dan misi terlebih dahulu.

Baca Juga:

Partai Demokrat Bantah Sodorkan AHY Jadi Capres atau Cawapres Sebagai Syarat Koalisi

Ia juga mengatakan bahwa internal mereka belum menentukan siapa sosok calon presiden atau calon wakil presiden dari partai, termasuk sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum.

"Secara resmi kan Demokrat tidak pernah mengatakan mau capres atau cawapres, kecuali para simpatisan-simpatisan," kata Hinca.

Hinca mengatakan hal terkait capres atau cawapres bukan menjadi prioritas. Pasalnya, hal yang menjadi fokus utama untuk dikedepankan ialah kesamaan visi dan misi antara Demokrat dengan partai lain. Kesamaan itu yang nantinya dibutuhkan untuk penjajakan koalisi menghadapi Pilpres 2024.

Senada, Kepala Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah jika partainya dalam setiap penjajakan koalisi dengan partai lain selalu menyodorkan nama ketua umumnya sebagai capres maupun cawapres.

Menurutnya, Demokrat dalam setiap penjajakan kerap mencoba membangun kesamaan visi misi hingga chemistry. Soal capres-cawapres yang akan diusung, Demokrat mengaku menyerahkan sesuai kesepakatan.

"Kemudian kita sepakat capres dan cawapres kita tentukan nantilah kita menghargai setiap proses di masing-masing partai mungkin ada yang sudah menentukan di kami belum," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Digoyang Demokrat, PAN Pastikan KIB Masih Solid

#Partai Demokrat #Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Bagikan