Demo Tolak UU Ciptaker di Yogya Ricuh dan Satu Bangunan Terbakar

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 08 Oktober 2020
Demo Tolak UU Ciptaker di Yogya Ricuh dan Satu Bangunan Terbakar

Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, berlangsung ricuh. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aksi demo menolak UU Cipta Kerja yang berlangsung di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/10), berlangsung ricuh.

Massa yang terdiri dari sejumlah elemen mulai buruh, mahasiswa, hingga pelajar memulai aksi sekitar jam 11.00 WIB. Para demonstran secara bergantian menyampaikan orasi berisi tuntutan penolakan UU Cipta Kerja.

Namun demikian, saat gelombang massa semakin bertambah, kerusuhan tak bisa terhindarkan. Sejumlah lemparan batu dan botol air minum berterbangan di depan Gedung DPRD DIY yang berlokasi di Jalan Malioboro itu.

Baca Juga

Bentrok di Medan Merdeka Selatan, Massa Merangsek ke Kantor Anies

Pelemparan batu melebar hingga di sekitar area gedung DPRD DIY hingga mengenai sejumlah bangunan. Bahkan, satu bangunan berupa warung bakar ikut terbakar. Tetapi, belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut.

Polisi yang membuat barikade tak mampu menahan gelombang massa sehingga menggerakkan mobil water canon. Polisi juga menembakkan gas air mata ke arah massa aksi.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengaku, menyayangkan aksi yang berujung ricuh. Baginya, penyampaian aspirasi seperti itu justru menodai kemurnian perjuangan para buruh.

Sejak awal, seperti dilansir Antara, ia mengaku telah mempersilakan para peserta aksi memasuki gedung DPRD DIY secara baik-baik.

Baca Juga

Kerusuhan Pecah di Tangerang, Mobil Patroli Polisi Dirusak Massa

"Sejak awal kami sampaikan silakan masuk gedung DPRD dan kami temui baik baik jangan berbuat kerusuhan. Inilah yang sangat disayangkan. Semoga tidak terjadi kembali aksi yang tidak tertib. Kepada pihak-pihak yang menghendaki kerusuhan kami minta segera menghentikannya," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (*)

#UU Cipta Kerja #Demo UU Cipta Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja sebelumnya dibentuk untuk mempercepat penerapan UU Cipta Kerja di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 November 2024
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Indonesia
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Putusan MK ini berdampak besar terhadap upah minimum yang akan ditentukan dalam waktu dekat.
Dwi Astarini - Selasa, 05 November 2024
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 November 2024
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Partai Buruh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Oktober 2024
MK Kabulkan Sebagian Gugatan  Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
Indonesia
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Jokowi menyinggung UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menunggu revisi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terkait tuntutan kenaikan sebesar 15 persen Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.
Mula Akmal - Kamis, 02 November 2023
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Indonesia
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Zulfikar Sy - Senin, 02 Oktober 2023
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai UU tak melanggar ketentuan pembentukan perundang-undangan.
Mula Akmal - Senin, 02 Oktober 2023
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Indonesia
Dakwaan Terhadap Pengusaha Helmut Dinilai Tidak Sesuai Prinsip UU Cipta Kerja
Kaitannya dengan undang-undang pertambangan atau isu tentang pertambangan itu utamanya adalah kepada konteks perizinan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Mei 2023
Dakwaan Terhadap Pengusaha Helmut Dinilai Tidak Sesuai Prinsip UU Cipta Kerja
Indonesia
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Lindungi Hak Para Pekerja
Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja(Kemnaker) RI, Surya Lukita menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dirilis Maret lalu pada dasarnya dirancang guna melindungi serta memenuhi hak-hak para pekerja.
Mula Akmal - Selasa, 02 Mei 2023
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Lindungi Hak Para Pekerja
Bagikan