Pilpres 2019

Debat Pertama Kurang Greget, KPU Wacanakan Ubah Format Debat Capres-Cawapres

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 18 Januari 2019
 Debat Pertama Kurang Greget, KPU Wacanakan Ubah Format Debat Capres-Cawapres

Ketua KPU Arief Budiman bersama Bima Aria dan Priyo Budi Santoso (Foto: kpu.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka wacana perubahan format debat capres/cawapres kedua yang akan digelar 17 Februari 2019 mendatang.

Hal itu dikatakan Ketua KPU Arief Budiman setelah menerima sejumlah kritikan dan masukan usai menggelar debat perdana, Kamis (17/1) kemarin.

Arief mengaku, perubahan format debat kemungkinan akan dibahas bersamaan dengan evaluasi debat perdana pada Senin (21/1) pekan depan.

Adapun beberapa wacana perubahan format debat diantaranya adalah soal bocoran kisi-kisi. Kata Arief, pada debat kedua dimungkinkan untuk meniadakan pemberian kisi-kisi kepada paslon.

Suasana debat pertama capres-cawapres
Kedua pasangan kandidat tampil dengan gaya busana masing-masing. (foto: tangkapan layar Net TV)

"Banyak masukan, ada yang mengatakan great, good, bagus, gitu ya. Ada juga yang mengatakan, yaudahlah enggak usah diberikan kisi-kisi, terus macam-macamlah," kata Arief di Kantornya, Jumat (18/1).

Terkait hal itu, dia manyatakan semua masukan tersebut akan dibahas dan diputuskan pada rapat evaluasi mendatang.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga ikut menyaksikan debat perdana dari rumah dinasnya mengkritisi bocoran kisi-kisi yang diberikan kepada paslon.

Menurut dia, format pembagian kisi-kisi debat pilpres tampak seperti bimbingan belajar bagi siswa yang akan mengikuti ujian.

Seharusnya, menurut dia debat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kompetensi capres-cawapres untuk dapat dipilih pada Pilpres 2019.

Jadi, bagaimana mungkin masyarakat dapat melihat kompetensi dan kemampuan capres/cawapres dalam menjawab atau menanggapi pertanyaan secara spontan jika kisi-kisi diberikan sebelumnya.

Padahal yang dibutuhkan dari seorang pemimpin itu salah satunya adalah bagaimana dia mampu menjawab persoalan dalam waktu yang cepat dan tepat.

"Ya soal yang dikasih 20, yang akan dipilih lima, jadi kayak bimbingan belajarlah gitu," ujarnya Jusuf Kalla.

Karenanya, dia menyarankan agar KPU kembali mempertimbangkan soal itu. Kalaupun akan diberikan kisi-kisi cukup mengarahkan saja.

"Jangan terlalu banyak bocoran soal. Bolehlah arahnya apa, tapi jangan terlalu (banyak bocoran) supaya lebih memberikan impact leadership," imbau Wapres JK.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Mau Berakhir Pekan ke Yogyakarta? Waspadai Guyuran Hujan Lebat

#Pilpres 2019 #Komisi Pemilihan Umum #Arief Budiman #Wapres Jusuf Kalla
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
Eks Ketua KPU Jadi Saksi Sidang Hasto Hari Ini
Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman jadi saksi dalam sidang Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 April 2025
Eks Ketua KPU Jadi Saksi Sidang Hasto Hari Ini
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasto, Eks Ketua KPU: Keterangan Saya Sama seperti 5 Tahun Lalu
Arief Budiman rampung diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (15/1).
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Januari 2025
Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasto, Eks Ketua KPU: Keterangan Saya Sama seperti 5 Tahun Lalu
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
ShowBiz
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air, serta beberapa televisi nasional dan OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Agustus 2024
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Indonesia
JK Tegaskan Dukungan Penuh Indonesia ke Palestina
Haniyeh adalah seorang pejuang sekaligus pahlawan dalam upaya mewujudkan kemerdekaan di Palestina, sehingga apapun yang diperjuangkan oleh Haniyeh sampai dia gugur merupakan perjuangan syahid.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Agustus 2024
JK Tegaskan Dukungan Penuh Indonesia ke Palestina
Indonesia
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Indonesia
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Hal itu dikatakan Hasyim usai menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila pada Rabu (22/5)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Bagikan