China Butuh 13 Tahun, Sanggupkah Kereta Cepat Jakarta-Bandung Menyalip?

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 08 Mei 2018
China Butuh 13 Tahun, Sanggupkah Kereta Cepat Jakarta-Bandung Menyalip?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno (kiri) bersama President of China Railway Corporation (CRC) Lu Dongfu (kedua kiri) dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat Ch

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fuxing, generasi terbaru kereta api cepat China yang dapat melaju hingga 400 kilometer per jam tercatat sebagai yang tercepat di Asia. Sejak beroperasi September-Oktober 2017 lalu, kereta cepat generasi kedua China ini mampu mempersingkat perjalanan Beijing-Shanghai 45 menit dibandingkan generasi sebelumnya.

Meskipun kecepatan maksimumnya mencapai 400 kilometer per jam, Fuxing melaju dengan kecepatan rata-rata 350 kilometer per jam. Lebih cepat memang dibandingkan dengan generasi sebelumnya antara 285-300 kilometer per jam yang membutuhkan lima jam 30 menit di jalur Beijing-Shanghai.

Sayangnya hingga saat ini, Fuxing hanya melesat di jalur Beijing-Shanghai karena jalur-jalur khusus kereta api cepat lainnya di China belum direkomendasikan untuk dilalui dengan kecepatan di atas 300 kilometer per jam.

kereta cepat
Kereta cepat di pabrik kereta Guangdong, Cina, Jumat (3/11). Kereta cepat CRRC berwarna putih seperti itu yang akan digunakan di proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. (ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie)

China Butuh 13 Tahun

China butuh waktu 13 tahun untuk mengembangkan kereta cepat berkelas dunia itu dengan belajar dari negara-negara maju, seperti Jepang, Prancis, Jerman, dan Kanada. Kecepatan Fuxing memang terkalahkan oleh kereta levitasi magnetik (maglev) di Kota Shanghai yang mampu melaju 431 kilometer per jam.

Namun Fuxing sudah melampaui kecepatan AGV Italo di Italia (360 km/jam), Siemens Velaro di Spanyol (350 km/jam), Talgo di Spanyol (350 km/jam), Shinkansen di Jepang (320 km/jam), dan Alstom Euroduplex di Prancis (320 km/jam), sebagaimana lansiran trendrr.net.

Negara berpenduduk terbanyak di dunia itu tercatat memiliki jalur kereta api sepanjang 22 ribu kilometer atau 60 persen dari panjang jalur kereta api di muka bumi ini. Melihat kenyataan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi utama masyarakat, maka pemerintah setempat berupaya mengalihkan pola penggunaan transportasi dari udara ke darat.

Kereta cepat dianggap mampu mengurangi tingginya frekuensi penerbangan di China, khususnya untuk jarak pendek dan menengah. Fuxing tidak hanya mampu menjawab hambatan cuaca yang sering kali melanda jalur transportasi udara, melainkan juga memperlancar arus perpindahan orang di kedua kota yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan perekonomian China itu.

Nasib Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Tepat dua tahun sebelum Fuxing meluncur, pemerintah Indonesia memutuskan memberikan tender proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung kepada China. Proyek tersebut menjadi perhatian dunia. Apalagi jika dikaitkan dengan kekecewaan Jepang yang sejak 2008 telah merintis rencana mengekspor Shinkansen ke Indonesia, bahkan telah melakukan studi kelayakan di jalur sepanjang 150 kilometer itu.

Masyarakat awam di daratan Tiongkok pun tahu jika negaranya memenangkan tender proyek tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika akhir-akhir ini Indonesia di mata warga China identik dengan kereta api cepat buatan negaranya.

Personel Paspamres berjaga di lokasi peletakan batu pertama pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (22/1). (Foto: FB/Presiden Joko Widodo)
Personel Paspamres berjaga di lokasi peletakan batu pertama pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (22/1). (Foto: FB/Presiden Joko Widodo)

Jaringan kereta api cepat Jakarta-Bandung bukan sekedar yang pertama di kawasan Asia Tenggara, melainkan juga yang pertama kalinya bagi China mengekspor kereta api berkecepatan tinggi. "Rekan-rekan saya ke sana sebagai bentuk keseriusan kami membangun jaringan kereta cepat di Indonesia," kata supervisor CRRC Jiangmen yang bertanggung jawab atas perakitan dan perbaikan kereta cepat di Jiangmen, Provinsi Guangdong, dikutip Antara.

Masyarakat dan pemerintah China pun harap-harap cemas dengan keberlangsungan proyek multimiliar dolar AS karena tidak terbiasa dengan proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan dalam waktu tidak pasti. Wajar memang, hampir seluruh proyek infrastruktur di China relatif tidak pernah menemui persoalan lahan.

Tersendatnya pencairan dana dari investor China juga menghambat perjalanan proyek. China mempersyaratkan pencairan dana baru bisa dilakukan setelah 60 persen lahan yang akan digunakan untuk proyek sudah dibebaskan. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah memastikan semua syarat itu sudah dipenuhi.

"Kalau pembebasan lahan sampai sekarang sudah mencapai 60 persen dan akan terus diupayakan peningkatannya. Target kita selesai 2020, lebih lambat sedikit lah daripada target awal," kata Luhut, saat hadir di Beijing 14 April lalu.

PM Li bersama Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Perdana Menteri Cina Li Keqiang memeriksa pasukan saat kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/5). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Tidak Masuk Bahasan Jokowi-PM Li

Pada saat itu, Luhut pun memastikan kunjungan Perdana Menteri China Li Keqiang ke Indonesia pada 6-8 Mei 2018 salah satunya akan membawa persoalan itu. Namun, pertemuan PM Li dan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (7/5), tidak membicarakan kelangsungan proyek tersebut.

Menteri BUMN Rini Soemarno pun kepada wartawan di Jakarta menyatakan bahwa pertemuan Jokowi-Li tidak membicarakan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung karena sampai sekarang masih terus berjalan. Dengan demikian, maka ada isyarat positif bagi kelangsung proyek tersebut, meskipun tidak dibahas dalam pertemuan bilateral Jokowi-Li.

Setidaknya kunjungan luar negeri Li untuk pertama kalinya sejak terpilih sebagai perdana menteri untuk periode lima tahun keduanya pada Maret lalu itu memberikan kepastian secara tersirat mengenai kelancaran pendanaan proyek ambisius bagi kedua negara besar di Asia itu.

Jika China, dengan segala kemudahan yang mereka miliki, membutuhkan waktu 13 tahun untuk mengembangkan kereta api cepat bahkan menjadi pemimpin teknologi moda transportasi tersebut, lantas bagaimana dengan Indonesia?

#Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Jamin Penyelidikan Tetap Jalan, Tak Ada Intervensi Presiden
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tetap berjalan dan tidak akan dipengaruhi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menanggung utang proyek tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Kasus Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Jamin Penyelidikan Tetap Jalan, Tak Ada Intervensi Presiden
Indonesia
Presiden Prabowo Pastikan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar dari Uang Sitaan Korupsi dan Efisiensi Anggaran
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) senilai Rp 1,2 triliun per tahun menggunakan dana efisiensi dan uang hasil sitaan korupsi, tanpa membebani keuangan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Presiden Prabowo Pastikan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar dari Uang Sitaan Korupsi dan Efisiensi Anggaran
Indonesia
Rela Bayar Utang Kereta Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Prabowo: Uangnya Ada, yang Penting Jangan Korupsi
Menurut Presiden Prabowo, uang sebesar itu tak masalah dikucurkan karena baginya Whoosh juga memiliki banyak manfaat buat masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Rela Bayar Utang Kereta Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Prabowo: Uangnya Ada, yang Penting Jangan Korupsi
Indonesia
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Presiden RI, Prabowo Subianto, angkat bicara soal polemik utang Whoosh. Ia mengatakan, bahwa masyarakat tak perlu khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Indonesia
Dirut KAI Dukung Langkah KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat, sudah Bertemu Presiden Prabowo
PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mendukung langkah hukum yang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Dirut KAI Dukung Langkah KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat, sudah Bertemu Presiden Prabowo
Indonesia
Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 5,1 Juta, Tak Terpengaruh Isu Korupsi
Meski proyek KCIC disorot KPK karena dugaan korupsi, jumlah penumpang kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung justru naik 6,3 persen hingga Oktober 2025, tembus 5,1 juta orang.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 5,1 Juta, Tak Terpengaruh Isu Korupsi
Indonesia
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Proyek KCJB yang kontroversial ini diduga untuk memenangkan penawaran dari pihak luar yang lebih mahal
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Indonesia
Pengamat Sebut Jokowi Beralasan Proyek Kereta Cepat Investasi Sosial Sulit Dipercaya, Fakta di Lapangan Menunjukkan Sebaliknya
Dalih itu jelas untuk menghindar dari tanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang super besar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Pengamat Sebut Jokowi Beralasan Proyek Kereta Cepat Investasi Sosial Sulit Dipercaya, Fakta di Lapangan Menunjukkan Sebaliknya
Indonesia
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Jokowi menegaskan proyek transportasi massal seperti Whoosh dibangun untuk layanan publik dan manfaat sosial, bukan demi keuntungan finansial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Indonesia
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum
Penyelidikan proyek strategis nasional ini sudah dimulai sejak awal 2025. KCIC memilih tak banyak berkomentar dan menyerahkan seluruh informasi kepada KPK.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum
Bagikan