Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 5,1 Juta, Tak Terpengaruh Isu Korupsi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 5,1 Juta, Tak Terpengaruh Isu Korupsi

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok. KCIC)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Meski proyeknya tengah disorot karena dugaan kasus korupsi, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tetap menunjukkan tren positif dari sisi jumlah penumpang. Layanan kereta cepat Whoosh rute Jakarta–Bandung justru mencatat peningkatan signifikan sepanjang 2025.

PT KCIC melaporkan, jumlah penumpang Whoosh pada periode Januari hingga Oktober 2025 meningkat 6,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selama 10 bulan pertama tahun ini, Whoosh telah melayani lebih dari 5,1 juta penumpang, naik dari 4,8 juta penumpang pada 2024.

Secara kumulatif, sejak resmi beroperasi komersial pada Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 12,2 juta penumpang.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, mengatakan peningkatan ini menjadi bukti bahwa masyarakat semakin mempercayai layanan Whoosh sebagai moda transportasi cepat dan efisien.

“Kenaikan jumlah penumpang ini menjadi bukti bahwa masyarakat semakin mempercayai layanan Kereta Cepat Whoosh sebagai moda transportasi cepat dan andalan untuk mobilitas antara Jakarta dan Bandung,” ujar Eva dalam keterangannya, Kamis (30/10).

Baca juga:

Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK

Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba

Menurut Eva, peningkatan jumlah penumpang didorong oleh beberapa faktor, seperti penambahan jadwal perjalanan menjadi 62 kali per hari serta beroperasinya Stasiun Karawang, yang menambah opsi keberangkatan dan memperkuat konektivitas antardaerah.

Peningkatan juga ditopang oleh integrasi antarmoda transportasi yang semakin baik di seluruh stasiun Whoosh. Kini, setiap stasiun terkoneksi dengan LRT, kereta feeder, KRL, bus, shuttle, taksi, hingga layanan transportasi daring, yang memudahkan mobilitas penumpang menuju berbagai titik strategis di Jakarta, Karawang, dan Bandung Raya.

“Kehadiran integrasi antarmoda yang menyeluruh menjadikan perjalanan menggunakan Whoosh semakin efisien, nyaman, dan praktis bagi seluruh pengguna,” kata Eva.

Baca juga:

Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah

Sementara itu, di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki dugaan korupsi atau mark up anggaran proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam proyek bernilai lebih dari Rp120 triliun tersebut.

Meski demikian, peningkatan jumlah penumpang menunjukkan bahwa isu hukum belum memengaruhi kepercayaan publik terhadap layanan kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu. (Knu)

#Kereta Cepat #Kereta Cepat Jakarta-Bandung #Whoosh #Dugaan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Pengalihan Saham dan Utang Kereta Cepat, 60 Persen Dialihkan ke Kemenkeu
Porsi saham tersebut selama ini dikuasai oleh konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sementara sebesar 40 persen saham sisanya tetap akan dipegang oleh konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Aturan Pengalihan Saham dan Utang Kereta Cepat, 60 Persen Dialihkan ke Kemenkeu
Indonesia
KPK Sinyalir Banyak Pengembang dan Individu di Sektor Properti Harus Suap BPN
“Dugaannya praktik-praktik terkait dengan layanan pertanahan ini melibatkan banyak entitas swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
KPK Sinyalir Banyak Pengembang dan Individu di Sektor Properti Harus Suap BPN
Indonesia
Lempar Urusan PR Whoosh ke Menkeu Baru, Purbaya: Alhamdulillah Selamat Gue!
Eks Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bersyukur tak lagi mengurus pengalihan saham KCIC Whoosh ke Kemenkeu pasca-sertijab. Simak kelakar dan detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 15 September 2026
Lempar Urusan PR Whoosh ke Menkeu Baru, Purbaya: Alhamdulillah Selamat Gue!
Indonesia
KPK Mengekstraksi dan Menganalisis Barang Bukti Elektonik Dugaan Suap Proyek di Rejang Lebong
KPK menyita satu unit mobil dan rumah milik anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni di wilayah Jakarta Selatan pada 10 Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
KPK Mengekstraksi dan Menganalisis Barang Bukti Elektonik Dugaan Suap Proyek di Rejang Lebong
Indonesia
Kemenkeu Bakal Bayar Utang Kereta Cepat Rp 1 Triliun Per Tahun Selama 80 Tahun
Beban dari skema restrukturisasi tersebut relatif lebih ringan dari perkiraan sehingga masih dapat ditangani oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 September 2026
Kemenkeu Bakal Bayar Utang Kereta Cepat Rp 1 Triliun Per Tahun Selama 80 Tahun
Indonesia
BLU Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Purbaya Ogah Cari Investor Baru
Penyelesaian utang akan dilakukan setelah proses pengalihan kereta cepat rampung. Pemerintah, akan terlebih dahulu menghitung besaran kewajiban.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
BLU Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Purbaya Ogah Cari Investor Baru
Indonesia
Duit Rp 764 Diamankan KPK Dalam Kasus Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti Rp 665 juta disita dari ruangan Kepala Bagian Akademik Unsoed sekaligus panitia penerimaan mahasiswa baru, ES.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 22 Agustus 2026
Duit Rp 764 Diamankan KPK Dalam Kasus Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed
Indonesia
Ruben Onsu Ditetapkan Sebagai Tersangka Penipuan Dana Investasi
Terkait kronologi, terlapor (Ruben Onsu) yang memiliki usaha menawarkan korban untuk menginvestasikan dananya. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara korban dan terlapor.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2026
Ruben Onsu Ditetapkan Sebagai Tersangka Penipuan Dana Investasi
Indonesia
KPK Telah Sita Aset Rp 150 Miliar Dari Kasus Pemerasan TKA oleh Para Pejabat Imigrasi
Silmy Karim yang menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024, KPK juga menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam sebagai tersangka.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2026
KPK Telah Sita Aset Rp 150 Miliar Dari Kasus Pemerasan TKA oleh Para Pejabat Imigrasi
Indonesia
Lagi! KPK Tahan Pejabat Tinggi Pajak Diduga Terima Gratifikasi Rp 20 Miliar
HNV diduga menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Agustus 2026
Lagi! KPK Tahan Pejabat Tinggi Pajak Diduga Terima Gratifikasi Rp 20 Miliar
Bagikan