Catatan Legislator Golkar Terkait Penghapusan Premium dan Pertalite

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 28 Desember 2021
Catatan Legislator Golkar Terkait Penghapusan Premium dan Pertalite

Pengendara motor mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU Pertamina di Jakarta, Jumat (24/12/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia memasuki masa transisi di mana Premium akan digantikan dengan Pertalite, sebelum akhirnya akan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ramah lingkungan. Kemudian dilanjutkan shifting dari Pertalite ke Pertamax.

Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti mengaku sepakat dengan rencana pemerintah yang akan menghapus jenis BBM Premium dan Pertalite secara bertahap pada tahun 2022.

"Pada prinsipnya kami sepakat tapi dengan catatan," kata Dyah Roro, dalam sebuah video wawancara dengan salah satu TV swasta, Selasa, (28/12).

Baca Juga:

Transisi Energi, Pemerintah Bakal Tetapkan Pertalite Pengganti Premium

Legislator Golkar ini menjelaskan, catatan yang dimaksud ialah soal landasan hukum, pengaturan harga hingga metodologi mensosialisasikan pergantian BBM tersebut.

"Landasan hukumnya dulu, lalu kemudian langkah apa selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah ke depan baik. Baik, dari pengaturan harga BBM hingga metodologi mensosialisasikan (pengahapusan Premium dan Pertalite)," ujarnya.

Dyah Roro menambahkan, sebagai wakil rakyat, fokus utama dirinya ialah agar masyarakat tidak dirugikan dengan adanya penghapusan Premium dan Pertalite ini.

"Terlebih lagi dengan kondisi seperti pandemi COVID-19. Jangan sampai ini menambah beban masyarakat," imbuhnya.

Baca Juga:

Satu Tangki Kilang Cilacap Terbakar Berisi Produksi Pertalite

Ia mengakui, jika penghapusan jenis BBM ini didasari ratifikasi Paris Agreement atas konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim

Ratifikasi itu, lanjut Dyah Roro, termaktub dalam Undang-undang (UU) No 16 Tahun 2016 tentang persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

"Kita (Indonesia) targetnya mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen di tahun 2030," imbuhnya.

Kendati demikian, Dyah Roro mengaku sampai saat ini belum ada pembahasan matang terkait dengan rencana penghapusan Pertalite dan Premium antara Komisi VII dan Pertamina.

"Jadi sebetulnya ketika kita berbicara penghapusan Pertalite dan Premium itu memang sempat disinggung beberapa waktu. Namun pembahasan secara matang belum dilakukan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: SPBU Sudah Tidak Layani Penjualan Pertalite

#Pertamina #Pertalite
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 21 menit lalu
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Hasan Nasbi Diangkat Jadi Komisaris Pertamina usai Dicopot dari Kepala PCO
Hasan Nasbi diangkat menjadi Komisaris Pertamina, setelah dicopot dari Kepala PCO.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Hasan Nasbi Diangkat Jadi Komisaris Pertamina usai Dicopot dari Kepala PCO
Indonesia
Bahlil Pastikan Shell Dkk Beli Minyak Mentah Pertamina, Bukan BBM Jadi Seperti Tawaran Awal
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan BBM yang dibeli SPBU swasta itu masih bahan baku alias minyak mentah, bukan produk BBM jadi dari Pertamina seperti penawaran awal.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Bahlil Pastikan Shell Dkk Beli Minyak Mentah Pertamina, Bukan BBM Jadi Seperti Tawaran Awal
Indonesia
SPBU Swasta Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Presiden Prabowo Sudah Diberi Laporan
BBM yang diimpor Pertamina untuk SPBU-SPBU swasta itu berupa base fuel, yaitu BBM dengan kadar oktan murni tanpa tambahan zat aditif.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 September 2025
SPBU Swasta Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Presiden Prabowo Sudah Diberi Laporan
Indonesia
BBM di SPBU Swasta Langka, DPR Kritik Arah Kebijakan Energi Nasional.
Kelangkaan BBM non-subsidi bukan sekadar isu teknis, melainkan alarm bagi arah kebijakan energi nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
BBM di SPBU Swasta Langka, DPR Kritik Arah Kebijakan Energi Nasional.
Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
Viral Warga Isi Bensin Diduga Bercampur Air di Kebon Nanas, Begini Tanggapan Pertamina
Dugaan perlu diperjelas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Viral Warga Isi Bensin Diduga Bercampur Air di Kebon Nanas, Begini Tanggapan Pertamina
Indonesia
Menteri Bahlil Tetap Ingin SPBU Swasta Kolaborasi Dengan Pertamina Isi Stok BBM
Alasan pemerintah ingin adanya penguatan kolaborasi antara SPBU swasta dan Pertamina terkait BBM karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Menteri Bahlil Tetap Ingin SPBU Swasta Kolaborasi Dengan Pertamina Isi Stok BBM
Indonesia
Kelangkaan BBM Terjadi di SPBU Swasta, Kemendag Tunggu Arahan Kemenko Perekonomian
Aturan rencana impor bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat (AS) masih dalam proses pembahasan lintas kementerian.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Kelangkaan BBM  Terjadi di SPBU Swasta, Kemendag Tunggu Arahan Kemenko Perekonomian
Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Bagikan