Catatan Legislator Golkar Terkait Penghapusan Premium dan Pertalite


Pengendara motor mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU Pertamina di Jakarta, Jumat (24/12/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
MerahPutih.com - Indonesia memasuki masa transisi di mana Premium akan digantikan dengan Pertalite, sebelum akhirnya akan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ramah lingkungan. Kemudian dilanjutkan shifting dari Pertalite ke Pertamax.
Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti mengaku sepakat dengan rencana pemerintah yang akan menghapus jenis BBM Premium dan Pertalite secara bertahap pada tahun 2022.
"Pada prinsipnya kami sepakat tapi dengan catatan," kata Dyah Roro, dalam sebuah video wawancara dengan salah satu TV swasta, Selasa, (28/12).
Baca Juga:
Transisi Energi, Pemerintah Bakal Tetapkan Pertalite Pengganti Premium
Legislator Golkar ini menjelaskan, catatan yang dimaksud ialah soal landasan hukum, pengaturan harga hingga metodologi mensosialisasikan pergantian BBM tersebut.
"Landasan hukumnya dulu, lalu kemudian langkah apa selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah ke depan baik. Baik, dari pengaturan harga BBM hingga metodologi mensosialisasikan (pengahapusan Premium dan Pertalite)," ujarnya.
Dyah Roro menambahkan, sebagai wakil rakyat, fokus utama dirinya ialah agar masyarakat tidak dirugikan dengan adanya penghapusan Premium dan Pertalite ini.
"Terlebih lagi dengan kondisi seperti pandemi COVID-19. Jangan sampai ini menambah beban masyarakat," imbuhnya.
Baca Juga:
Satu Tangki Kilang Cilacap Terbakar Berisi Produksi Pertalite
Ia mengakui, jika penghapusan jenis BBM ini didasari ratifikasi Paris Agreement atas konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim
Ratifikasi itu, lanjut Dyah Roro, termaktub dalam Undang-undang (UU) No 16 Tahun 2016 tentang persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.
"Kita (Indonesia) targetnya mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen di tahun 2030," imbuhnya.
Kendati demikian, Dyah Roro mengaku sampai saat ini belum ada pembahasan matang terkait dengan rencana penghapusan Pertalite dan Premium antara Komisi VII dan Pertamina.
"Jadi sebetulnya ketika kita berbicara penghapusan Pertalite dan Premium itu memang sempat disinggung beberapa waktu. Namun pembahasan secara matang belum dilakukan," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
[Hoaks atau Fakta]: SPBU Sudah Tidak Layani Penjualan Pertalite
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli

Hasan Nasbi Diangkat Jadi Komisaris Pertamina usai Dicopot dari Kepala PCO

Bahlil Pastikan Shell Dkk Beli Minyak Mentah Pertamina, Bukan BBM Jadi Seperti Tawaran Awal

SPBU Swasta Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Presiden Prabowo Sudah Diberi Laporan

BBM di SPBU Swasta Langka, DPR Kritik Arah Kebijakan Energi Nasional.

Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan

Viral Warga Isi Bensin Diduga Bercampur Air di Kebon Nanas, Begini Tanggapan Pertamina

Menteri Bahlil Tetap Ingin SPBU Swasta Kolaborasi Dengan Pertamina Isi Stok BBM

Kelangkaan BBM Terjadi di SPBU Swasta, Kemendag Tunggu Arahan Kemenko Perekonomian

Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
