Bukan Kenaikan Tarif, JK Usulkan Pembatasan Pengunjung ke Pulau Komodo

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 06 Agustus 2022
Bukan Kenaikan Tarif, JK Usulkan Pembatasan Pengunjung ke Pulau Komodo

Pemandangan Pulau Padar dari ketingian. (Foto:MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemberlakuan tarif baru sebesar Rp 3.75 juta untuk menikmati wisata Pulau Komodo dan Padar menuai kecaman dari pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penolakan tersebut berujung dengan aksi aksi demonstrasi dan mogok.

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 11 Jusuf Kalla (JK) mengaku prihatin dengan kondisi Labuan Bajo saat ini.

Menurut JK, kebijakan kenaikan harga wisata dunia itu mengusik ketenangan daerah tujuan wisata Komodo tersebut.

Baca Juga:

Sandiaga Komentari Kenaikan Tiket Wisata Pulau Komodo

JK mengatakan, Pulau Komodo saat ini sudah mendunia. Bahkan sudah menjadi destinasi favorit yang menyedot ribuan wisatawan. Dengan pemberlakuan tarif baru yang tinggi secara signifikan dapat memengaruhi jumlah kunjungan wisata ke Labuan Bajo.

Menurut dia dengan aturan baru itu terkena imbasnya adalah dunia wisata. Sementara pada sektor tersebut banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya. Perhotelan, kuliner, pelayaran, unit usaha usaha kecil masyarakat hingga nelayan penangkap ikan yang membantu memenuhi kebutuhan warga sekitar ikut terkena imbasnya.

Demikian halnya dengan penerbangan yang sebelumnya ramai, juga terancam kehilangan penumpang.

"Karena itu tarif ini perlu dievaluasi. Dan saya usulkan tarifnya diturunkan, katakanlah Rp 1 juta dan pengunjung dibatasi dengan kuota, misalnya 500 orang per hari. Jadi angka tersebut terukur dapat Rp 500 juta tiap hari, dan per bulan bisa Rp 15 miliar. Lebih pasti," tegas JK.

Baca Juga:

Naiknya Tarif Masuk Pulau Komodo Timbulkan Shock Pelaku Usaha Lokal

Dengan demikian, ucapnya, masyarakat tetap mendapat penghasilan karena hotel hidup, restoran hidup dan lain lainnya semua memiliki efek. Kota Labuan Bajo bisa hidup kembali.

Ia berpandangan, kalau orang berwisata ke Pulau Komodo dan Padar itu datangnya hanya sekali seumur hidupnya.

Maka menurutnya, wisata itu harus memberikan ketenangan. Kalau di daerah wisata tidak tenang, ramai aksi demo, maka wisatawan tidak akan datang.

"Jadi itu kita turunkan tarif Rp 1 juta dan kita batasi jumlah pengunjung sampai 500 hari tiap hari," tegasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pulau Komodo dan Padar, Dari Pasir Merah ke Wisata Mewah

#Pulau Komodo #Labuan Bajo #Jusuf Kalla
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Indonesia
BMKG Wanti-wanti Pelaku Wisata Labuan Bajo Potensi Gelombang Tinggi 5-7 November 2025
Gelombang berpeluang naik mencapai 1,3-1,7 meter pada 5-7 November.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
BMKG Wanti-wanti Pelaku Wisata Labuan Bajo Potensi Gelombang Tinggi 5-7 November 2025
Indonesia
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Indonesia
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Jaksa eksekutor Kejari Jaksel masih mengalami kendala dalam menemukan keberadaan terpidana Silfester Matutina.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
JK berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai menanamkan ideologi yang tepat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Bagikan