Berikut Penyaluran BLT per Juni 2021 Buat Dorong Pemulihan Ekonomi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juni 2021
Berikut Penyaluran BLT per Juni 2021 Buat Dorong Pemulihan Ekonomi

Layanan Digital. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4 persen dari pagu tahun ini Rp699,43 triliun per 18 Juni 2021. Realisasi sebesar Rp226,63 triliun tersebut terdiri atas bidang kesehatan Rp39,55 triliun atau 22,9 persen dari pagu Rp172,84 triliun dengan berbagai manfaat yang telah disalurkan kepada masyarakat.

Manfaat realisasi bidang kesehatan meliputi diagnostik untuk testing dan tracing, therapeutic untuk biaya perawatan bagi 206,27 ribu pasien dan insentif tenaga kesehatan (nakes), sekaligus santunan kematian serta obat dan APD. Kemudian pengadaan 37,78 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang, serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan Bea Masuk vaksin.

Baca Juga:

Tips Pemasaran Produk UMKM Melalui Media Sosial

Realisasi PEN juga termasuk perlindungan sosial yang mencapai Rp64,91 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp148,27 triliun dengan manfaat PKH untuk 9,9 juta PKM, Kartu Sembako untuk 15,93 juta KPM dan BST untuk 10 juta KPM.

Berikutnya, BLT Desa untuk 4,81 juta KPM, Kartu Pra Kerja untuk 2,82 juta orang serta bantuan kuota internet untuk 27,67 peserta dan tenaga didik.

Untuk realisasi dukungan UMKM dan korporasi telah mencapai Rp48,05 triliun atau 24,8 persen dari pagu Rp193,74 triliun dengan manfaat berupa BPUM bagi 9,8 juta usaha dan subsidi bunga penyaluran KUR Rp112,8 triliun untuk 3,1 juta debitur.

Kemudian IJP (Imbalan Jasa Penjaminan) UMKM untuk akumulasi KMK dijamin Rp15,25 triliun, IJP Korporasi untuk akumulasi KMK dijamin Rp792,6 miliar serta penempatan dana pada bank dengan total penyaluran sejak 2020 mencapai Rp380,05 triliun kepada 5,17 juta debitur.

Untuk program prioritas telah terealisasi Rp38,1 triliun atau 29,8 persen dari pagu Rp127,85 triliun dengan manfaat meliputi padat karya K/L bagi 693,1.000 tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta kawasan industri.

Skema Perlindungan UMKM 2020. (Foto: Setkab)
Skema Perlindungan UMKM 2020. (Foto: Setkab)

Sementara insentif usaha telah terealisasi Rp36,02 triliun atau 63,5 persen dari pagu Rp56,73 triliun dengan manfaat meliputi PPh 21 DTP untuk 90.317 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP untuk 127.549 UMKM, dan pembebasan PPh 22 Impor untuk 15.709 WP.

Selanjutnya pengurangan angsuran PPh 25 untuk 69.087 WP, pengembalian pendahuluan PPN untuk 819 WP, penurunan tarif PPh Badan untuk seluruh WP, PPN DTP properti bagi 519 penjual, serta PPnBM mobil bagi lima penjual.

"Pemulihan ekonomi kita akan terus bertumpu kepada penanganan kesehatan, melaksanakan PEN, dan melakukan reformasi struktural,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Program Bantuan Pemerintah Bangkitkan UMKM

#BLT #UMKM #Utang UMKM #Kemenkeu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kejari Jakarta Timur Geledah Kantor Sudin UMKM, Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Jahit Rp 9 Miliar
Kejari Jakarta Timur geledah Sudin UMKM terkait dugaan korupsi pengadaan mesin jahit Rp 9 miliar. Kerugian negara diperkirakan capai Rp 4 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Kejari Jakarta Timur Geledah Kantor Sudin UMKM, Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Jahit Rp 9 Miliar
Indonesia
Menkeu Purbaya: Kewenangan Pelaksanaan Redenominasi Rupiah Berada di Bank Sentral
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
Menkeu Purbaya: Kewenangan Pelaksanaan Redenominasi Rupiah Berada di Bank Sentral
Indonesia
Purbaya Jaga Daya Beli Warga, Pertumbuhan Ekonomi Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Penguatan aktivitas industri domestik, peningkatan permintaan negara mitra dagang utama, dan kuatnya daya saing produk ekspor Indonesia menjadi faktor pendorong.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Purbaya Jaga Daya Beli Warga, Pertumbuhan Ekonomi Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Indonesia
Pemerintah Ingatkan E-Commerce Patuhi Regulasi Thrifting, Shopee Blokir Lebih Dari Satu Juta Keyword
Kementerian mengundang idEA (asosiasi e-commerce Indonesia) serta platform e-commerce Shopee, Tiktok Tokopedia, dan Lazada untuk bersinergi mematuhi regulasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Pemerintah Ingatkan E-Commerce Patuhi Regulasi Thrifting, Shopee Blokir Lebih Dari Satu Juta Keyword
Indonesia
Pemerintah Bakal Rebranding Tempat Jualan Pakaian Bekas, Jadi Pusat Brand Lokal
Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendata jumlah pedagang pakaian bekas di berbagai daerah sebagai dasar penyiapan skema transisi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Pemerintah Bakal Rebranding Tempat Jualan Pakaian Bekas, Jadi Pusat Brand Lokal
Indonesia
Pemerintah Larang Praktik Thrifting di e-Commerce, Ancam Langsung Tutup Toko
Pelaku thrifting akan diarahkan untuk menjual produk-produk buatan dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pemerintah Larang Praktik Thrifting di e-Commerce, Ancam Langsung Tutup Toko
Indonesia
Satgasus OPN Bongkar Modus Baru Penghindaran Ekspor Produk Turunan Sawit, Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp 140 Miliar
Satgasus OPN Polri bersama DJBC dan DJP Kemenkeu mengungkap modus baru penghindaran kewajiban ekspor produk turunan sawit oleh PT MMS. Potensi kerugian negara mencapai Rp 140 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Satgasus OPN Bongkar Modus Baru Penghindaran Ekspor Produk Turunan Sawit, Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp 140 Miliar
Indonesia
Duit Injeksi Pemerintah ke Bank Negara Hampir Habis, Bank Minta Tambahan
Dengan bunga 3,8 persen, langsung mengalahkan banyak sekali special rate, sehingga perbankan, khususnya bank yang performa kreditnya bagus.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
 Duit Injeksi Pemerintah ke Bank Negara Hampir Habis, Bank Minta Tambahan
Indonesia
Presiden Perintahkan Menteri UMKM Siapkan Produk Substitusi Bagi Pelaku Usaha Thrifting
Presiden memberikan arahan untuk tidak hanya melakukan pembatasan, tetapi juga memikirkan substitusi produk menggunakan barang tekstil dalam negeri bagi para pelaku usaha mikro yang selama ini menggantungkan pendapatan dari penjualan pakaian bekas.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Presiden Perintahkan Menteri UMKM Siapkan Produk Substitusi Bagi Pelaku Usaha Thrifting
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA] : Menteri Purbaya Pekerjakan Hacker Susupi Mafia Penyimpan Uang Hasil Korupsi
Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di akun Youtube Liputan 6 berjudul “Menkeu Purbaya Libatkan Hacker Jago Jaga Keamanan Keuangan Nasional” yang tayang Sabtu (25/10/2025).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
[HOAKS Atau FAKTA] :  Menteri Purbaya Pekerjakan Hacker Susupi Mafia Penyimpan Uang Hasil Korupsi
Bagikan