Belum Ada Komitmen Kuat Pemerintah, Jakarta Bakal Terus Macet

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 07 Oktober 2019
Belum Ada Komitmen Kuat Pemerintah, Jakarta Bakal Terus Macet

Kemacetan jalanan Jakarta. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Salah satu permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan sampai sekarang belum terpecahkan secara maksimal oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan kondisinya makin parah meski kuantitas dan kualitas angkutan umum terus ditingkatkan.

Pengamat transportasi Budianto menilai, kemacetan yang terjadi karena banyak faktor melatar belakangi permasalah tersebut. Salah satunya ialah pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur jalan.

Baca Juga:

Parkir Sembarangan Jadi Penyebab Utama Kemacetan Jakarta

Data menunjukan bahwa pertambahan kendaraan bermotor lima tahun terakhir di Jabodetabek menunjukan peningkatan kurang lebih 9 ,3 persen. Sedangkan pertumbuhan pembangunan infrastruktur hanya 0,1 persen saja.

"Kemudian Panjang jalan di wilayah DKI Jakarta, kurang lebih menyentuh 7,159 persen dari luas Kota. Padahal idealnya mengacu pada Kota besar di Negara maju panjang Jalan mencapai 12 samapai 15 persen dari luas Kota," ucap Budi kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (7/10).

Dari data tersebut, mengindikasikan bahwa infrastruktur jalan di kota Jakarta masih jauh dari kondisi ideal dan berdampak paralel pada salah satu permasalahan lalu lintas yakni masalah kemacetan.

Kendaraan bermotor terjebak kemacetan di Jalan KH. Abdullah Syafei, Jakarta, Senin (7/1/2019). - ANTARA/Dhemas Reviyanto
Kendaraan bermotor terjebak kemacetan di Jalan KH. Abdullah Syafei, Jakarta, Senin (7/1/2019). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

"Walaupun kita sama-sama tahu bahwa kemacetan terjadi bukan saja disebabkan kekurangan infrastruktur jalan, namun juga ada permasalahan lain seperti disiplin pengguna jalan yang relatif masih rendah, infrastruktur yang digunakan tidak pada peruntukannya dan penegakan hukum yang belum maksimal," ungkap dia

Mantan Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya ini menambahkan, melihat kondisi seperti ini seharusya Pemprov DKI Jakarta memiliki program selektif prioritas berkaitan dengan pembangunan penambahan panjang jalan. Sehingga secara otomatis dapat mengurai atau mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Jangan malah sebaliknya memperlebar trotoar yang secara otomatis mengurangi kapasitas jalan. Pembangunan perluasan pedestrian dari satu aspek cukup bagus dalam rangka untuk memberikan hak-hak maksimal kepada pejalan kaki, baik dari aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan," tegas Budi.

Baca Juga:

Tingkat Kemacetan di Jakarta Diklaim Menurun

Budi pun menyarankan perlu ada diskusi antar para pemangku kepentingan dan lembaga atau wadah yang selama ini konsen terhadap masalah- masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Pasalnya di Jakarta DKI ada Dewan Transportasi Jakarta, Forum lalu lintas dan penggiat yang peduli dengan masalah ini.

"Rumuskan masalah- masalah transportasi secara komprenhensif melalui pengkajian dan menentukan skala prioritas mana yang perlu dibangun lebih dulu sesuai tantangan kekinian," tandas dia. (Knu)

#Kemacetan #DKI Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Penurunan kemacetan ini terjadi pada jam sibuk, yakni pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Indonesia
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Pada Rabu (17/9), Pansus Perparkiran bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melakukan sidak di dua lokasi parkir ilegal di Jakarta Timur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Indonesia
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Indonesia
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Peristiwa itu terjadi dekat dengan Stasiun Cakung.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Indonesia
Penggratisan Tol Fatmawati 2 Berhasil Turunkan Kemacetan Horor Jalan TB Simatupang
Capaian tersebut menggambarkan adanya perbaikan nyata dalam tata kelola transportasi di Ibu Kota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Penggratisan Tol Fatmawati 2 Berhasil Turunkan Kemacetan Horor Jalan TB Simatupang
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Bagikan