Belum Ada Komitmen Kuat Pemerintah, Jakarta Bakal Terus Macet

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 07 Oktober 2019
Belum Ada Komitmen Kuat Pemerintah, Jakarta Bakal Terus Macet

Kemacetan jalanan Jakarta. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Salah satu permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan sampai sekarang belum terpecahkan secara maksimal oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan kondisinya makin parah meski kuantitas dan kualitas angkutan umum terus ditingkatkan.

Pengamat transportasi Budianto menilai, kemacetan yang terjadi karena banyak faktor melatar belakangi permasalah tersebut. Salah satunya ialah pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur jalan.

Baca Juga:

Parkir Sembarangan Jadi Penyebab Utama Kemacetan Jakarta

Data menunjukan bahwa pertambahan kendaraan bermotor lima tahun terakhir di Jabodetabek menunjukan peningkatan kurang lebih 9 ,3 persen. Sedangkan pertumbuhan pembangunan infrastruktur hanya 0,1 persen saja.

"Kemudian Panjang jalan di wilayah DKI Jakarta, kurang lebih menyentuh 7,159 persen dari luas Kota. Padahal idealnya mengacu pada Kota besar di Negara maju panjang Jalan mencapai 12 samapai 15 persen dari luas Kota," ucap Budi kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (7/10).

Dari data tersebut, mengindikasikan bahwa infrastruktur jalan di kota Jakarta masih jauh dari kondisi ideal dan berdampak paralel pada salah satu permasalahan lalu lintas yakni masalah kemacetan.

Kendaraan bermotor terjebak kemacetan di Jalan KH. Abdullah Syafei, Jakarta, Senin (7/1/2019). - ANTARA/Dhemas Reviyanto
Kendaraan bermotor terjebak kemacetan di Jalan KH. Abdullah Syafei, Jakarta, Senin (7/1/2019). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

"Walaupun kita sama-sama tahu bahwa kemacetan terjadi bukan saja disebabkan kekurangan infrastruktur jalan, namun juga ada permasalahan lain seperti disiplin pengguna jalan yang relatif masih rendah, infrastruktur yang digunakan tidak pada peruntukannya dan penegakan hukum yang belum maksimal," ungkap dia

Mantan Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya ini menambahkan, melihat kondisi seperti ini seharusya Pemprov DKI Jakarta memiliki program selektif prioritas berkaitan dengan pembangunan penambahan panjang jalan. Sehingga secara otomatis dapat mengurai atau mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Jangan malah sebaliknya memperlebar trotoar yang secara otomatis mengurangi kapasitas jalan. Pembangunan perluasan pedestrian dari satu aspek cukup bagus dalam rangka untuk memberikan hak-hak maksimal kepada pejalan kaki, baik dari aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan," tegas Budi.

Baca Juga:

Tingkat Kemacetan di Jakarta Diklaim Menurun

Budi pun menyarankan perlu ada diskusi antar para pemangku kepentingan dan lembaga atau wadah yang selama ini konsen terhadap masalah- masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Pasalnya di Jakarta DKI ada Dewan Transportasi Jakarta, Forum lalu lintas dan penggiat yang peduli dengan masalah ini.

"Rumuskan masalah- masalah transportasi secara komprenhensif melalui pengkajian dan menentukan skala prioritas mana yang perlu dibangun lebih dulu sesuai tantangan kekinian," tandas dia. (Knu)

#Kemacetan #DKI Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Daftar Infrastruktur Baru di DKI Jakarta yang Bakal Diresmikan Sambut HUT ke-499
Ketua Panitia HUT ke-499 Kota Jakarta, Suharini Eliawati, menegaskan perayaan tahun ini menandai langkah konkret transisi kota menjelang usia lima abad
Angga Yudha Pratama - Minggu, 21 Juni 2026
Daftar Infrastruktur Baru di DKI Jakarta yang Bakal Diresmikan Sambut HUT ke-499
Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Indonesia
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Aset tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Setiap tindakan kriminal harus ditindak secara tegas, jangan sampai terjadi pembiaran bagi pelaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Indonesia
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Jika Jakarta mampu menanggung subsidi tarif Transjabodetabek, daerah penyangga tak perlu ikut berpartisipasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Bagikan