Bawaslu Minta Parpol Bedakan Antara Sosialisasi dan Kampanye Pemilu 2024
Mula Akmal - Minggu, 22 Januari 2023
Komisioner Bawaslu RI, Puadi. (Foto: Bawaslu.go.id)
MerahPutih.com- Partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 diminta memahami dengan jeli aturan kepemiluan.
Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Puadi menilai, hal ini penting agar parpol tidak melanggar aturan. Termasuk untuk bisa melakukan sosialisasi yang benar tanpa menjurus ke arah kampanye.
Baca Juga:
Bawaslu Cegah Munculnya Benih-benih Politik Identitas di Pemilu 2024
"Saya mohon teman-teman (parpol) sering diskusi dengan kawan-kawan jajaran Bawaslu di tiap tingkatan serta pahami regulasi baik Undang-Undang, Peraturan KPU (PKPU), serta Perbawaslu," kata Puadi, Minggu (22/1).
Dia mengingatkan saat ini tahapan Pemilu 2024 memasuki tahapan pencalonan Anggota DPD. Sedangkan tahapan kampanye akan dilaksanakan pada November 2023.
Puadi mengatakan tahapan kampanye masih lama sehingga aktifitas parpol tidak dimaknai sebagai aktifitas melakukan kampanye oleh penyelenggara pemilu.
"Maka penting untuk memahami aturan, meski aturan terbaru kampanye terkait Pemilu 2024 masih diatur KPU,"jelas dia.
Baca Juga:
Meski begitu, parpol harus memahami sehingga nanti tahu mana yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan sebelum masa kampanye atau yang sekarang disebut dengan sosialisasi.
"Sekarang ini ada dua hal, ada kampanye diluar jadwal, ada kampanye diluar masa kampanye, sehingga nanti regulasinya bisa dibaca di PKPU terkait," ucal Puadi.
Puadi menegaskan regulasi menjadi hal yang penting dan substantif untuk diketahui. (Knu)
Baca Juga:
Plt Sekjen Ingatkan 3 Bawaslu DOB Papua Koordinasi dengan Pemda
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
