Bawaslu Minta Kepala Desa Netral pada Pemilu 2024


Ilustrasi (ANTARA/HO - KPU Ponorogo)
MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan agar kepala desa di seluruh Indonesia menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Hal tersebut diungkap anggota Bawaslu Totok Hariyono dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Jambi.
"Kepala desa dilarang ikut sebagai pelaksana kampanye, harus netral sebagai kepala Desa," ucapnya.
Baca Juga:
Komnas HAM Soroti Pemenuhan Hak Konstitusi Kelompok Rentan di Pemilu 2024
Totok juga mengingatkan kepala desa agar mengambil keputusan atau kebijakan dengan hati-hati.
“Kepala desa juga dilarang memberikan keputusan yang berpihak, yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye," urainya.
Baca Juga:
NU dan Muhammadiyah Harus Jadi Pendingin Tensi Pemilu 2024
Ia pun mengajak seluruh kepala desa untuk membantu pengawas pemilu dalam menyosialisasikan peraturan kampanye kepada masyakat. Kepala desa juga perlu melakukan sosialisasi aturan-aturan dalam pemilu pada warganya.
"Kepala desa dan pengawas pemilu harus saling mendukung dan melakukan sosialisasi, apa yang harus dan tidak harus dilakukan pada saat masa kampanye," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Pesan Presiden Jokowi ke PMII: Jaga Kondusivitas Pemilu 2024
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029

NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029

DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak

Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
