Awal Juni Mal Jakarta Buka, DPRD: Pengunjung Harus Rapid Test

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 18 Mei 2020
Awal Juni Mal Jakarta Buka, DPRD: Pengunjung Harus Rapid Test

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta kepada pengelola mal dan Pemprov untuk menerapkan protokol kesehatan ketat bila nantinya pusat perbelanjaan di ibu kota dibuka kembali pada 8 Juni 2020 mendatang.

Bila perlu, sambung Baco, seluruh pengunjung yang ingin masuk ke mal harus menjalani rapid test. Hal itu untuk mendeteksi apakah yang masuk ke pusat perbelanjaan itu aman dari COVID-19 atau tidak.

Baca Juga:

Polda Metro Jelaskan Alasan Tak Boleh Bepergian Saat Silaturahmi Idulfitri

"Protokol kesehatannya harus dijaga. Semua orang yang masuk mal di-rapid test," kata Baco di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/5).

Ia pun menyarankan pada Pemda DKI untuk membeli alat rapid test untuk warga pengunjung mal dengan harga yang murah. Masyarakat pun, kata Baco, harus manut mengikuti kebijakan tes tersebut untuk menekan penyebaran penularan corona.

"Cari sumber untuk rapid test yang murah, kan ada yang Rp50 ribuan gak apa-apa. Semua rapid test antre gak apa-apa," terang dia.

Karena Baco menilai, ruangan tertutup dengan dilengkapi alat pendingan atau air conditioner (AC) rentan penyebaran virus atau bakteri. Lantran udara di lokasi tersebut berputar di ruangan itu saja.

"Karena di ruang ber-AC Dan tertutup itu potensi penyebarannya makin cepat berkembang dari ruang terbuka. Mau makan satu restoran tiba-tiba pulang dari situ satu restoran kena semua," tuturnya.

Pengunjung melintasi kios pedagang yang tutup di pusat perbelanjaan Blok M Mal, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Sejumlah pedagang di mal tersebut menutup gerai dagangannya karena sepi pengunjung dan maraknya penjualan secara daring. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Pengunjung melintasi kios pedagang yang tutup di pusat perbelanjaan Blok M Mal, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Sejumlah pedagang di mal tersebut menutup gerai dagangannya karena sepi pengunjung dan maraknya penjualan secara daring. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Anggota Komisi E ini setuju saja bila mal-mal di ibu kota dibuka kembali. Hanya saya harus menjalankan protokol kesehatan yang baik. Mengingat keselamatan rakyat menjadi faktor utama dalam mengeluarkan kebijakan.

"Boleh saja tapi pastikan keselamatan rakyat yang utama," tutup dia.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeluarkan kebijakan mengenai pemulihan perekonomian Indonesia di tengan wabah corona. Aturan ini merupakan kegiatan awal dan diterapkan secara bertahap.

Hal itu dikatakan Menko Airlangga di acara Persatuan Insinyur Indonesia (PII) pada 6 Mei 2020 lalu.

Baca Juga:

Perusahaan Diwajibkan Bayar THR Buruh yang Dirumahkan

Berikut skenario kemenko perekonomian yang dirinci menjadi 5 fase:

Fase 1 (1 Juni)

- Industri dan jasa dapat beroperasi dengan protokol kesehatan Covid-19

- Mall belum boleh beroperasi, kecuali toko penjual masker dan fasilitas kesehatan

Fase 2 (8 Juni)

- Mall boleh beroperasi seperti semula (toko-toko boleh buka), namun dengan protokol kesehatan Covid-19

- Toko atau usaha yang berpotensi terjadi kontak fisik (salon, spa, dan lainnya) belum boleh beroperasi

Fase 3 (15 Juni)

- Mall tetap beroperasi seperti fase 2, namun ada evaluasi pembukaan salon, spa, dan lainnya. Tetap dengan protokol kesehatan Covid-19

- Sekolah dibuka namun dengan sistem shift

Fase 4 (6 Juli)

- Evaluasi pembukaan kegiatan ekonomi, mulai dari operasional restoran, cafe, gym, industri travel, hingga kegiatan ibadah diperbolehkan (dengan jumlah jamaah dibatasi)

Fase 5 (20 & 27 Juli)

- Evaluasi pembukaan kegiatan sosial dalam skala besar

- Akhir Juli atau awal Agustus 2020, diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka. (Asp)

Baca Juga:

Wisata Candi di Yogyakarta Beroperasi Kembali Awal Juni

#Virus Corona #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Indonesia
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Aset tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Setiap tindakan kriminal harus ditindak secara tegas, jangan sampai terjadi pembiaran bagi pelaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Indonesia
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Jika Jakarta mampu menanggung subsidi tarif Transjabodetabek, daerah penyangga tak perlu ikut berpartisipasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Pemprov DKI didorong melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Bagikan