Atasi Kemacetan, Pj DKI 1 akan Percepat Pembangunan Transportasi Massal

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 31 Maret 2023
Atasi Kemacetan, Pj DKI 1 akan Percepat Pembangunan Transportasi Massal

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri peresmian penyelesaian pemasangan rel Kereta Api Cepat Jakarta Bandung dan "Caroussel Test Project LRT Jabodebek", Jumat (31/3). ANTARA/HO-PPI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta elah melakukan berbagai upaya Dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di ibu kota. Salah satunya mendorong penggunaan transportasi publik.

Karena itu, percepatan pembangunan berbagai jenis transportasi publik yang terintegrasi terus dilakukan untuk memberikan kemudahan akses, sehingga semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi publik.

Baca Juga

PSI Minta Pj Heru Tawarkan Solusi atas Penolakan Timnas Israel di Sejumlah Daerah

Hal tersebut dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiminan dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, saat meresmikan penyelesaian pemasangan rel Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan Caroussel Test Proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek di Stasiun Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, pada Jumat (31/3).

"Iya, memang Jakarta mengalami kemacetan lalu lintas. Maka, konsep untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta kita realisasikan dengan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), TransJakarta, dan LRT. Jadi antarmoda dibangun agar bisa terintegrasi satu sama lain," kata Heru.

Baca Juga

Pj DKI 1 Serahkan Keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 ke PSSI

Kata Heru, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung akan hadir dengan banyak pilihan waktu perjalanan sehingga jarak Jakarta-Bandung akan ditempuh hanya dalam waktu 36 hingga 44 menit.

Hadir dengan desain ruang yang lebih luas dan modern, KCJB akan memiliki tiga kelas berkapasitas total mencapai 601 penumpang yang juga menyediakan ruang khusus untuk difabel.

Dipadukan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), stasiun kereta cepat akan mengakomodir sistem integrasi dengan berbagai pilihan moda transportasi untuk semakin memudahkan mobilitas warga. (Asp)

Baca Juga

Pj Heru Klaim Sodetan Ciliwung ke BKT Kurangi Banjir Radius 200 Hektare

#Heru Budi Hartono #Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Jamin Penyelidikan Tetap Jalan, Tak Ada Intervensi Presiden
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tetap berjalan dan tidak akan dipengaruhi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menanggung utang proyek tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Kasus Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Jamin Penyelidikan Tetap Jalan, Tak Ada Intervensi Presiden
Indonesia
Presiden Prabowo Pastikan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar dari Uang Sitaan Korupsi dan Efisiensi Anggaran
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) senilai Rp 1,2 triliun per tahun menggunakan dana efisiensi dan uang hasil sitaan korupsi, tanpa membebani keuangan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Presiden Prabowo Pastikan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar dari Uang Sitaan Korupsi dan Efisiensi Anggaran
Indonesia
Rela Bayar Utang Kereta Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Prabowo: Uangnya Ada, yang Penting Jangan Korupsi
Menurut Presiden Prabowo, uang sebesar itu tak masalah dikucurkan karena baginya Whoosh juga memiliki banyak manfaat buat masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Rela Bayar Utang Kereta Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Prabowo: Uangnya Ada, yang Penting Jangan Korupsi
Indonesia
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Presiden RI, Prabowo Subianto, angkat bicara soal polemik utang Whoosh. Ia mengatakan, bahwa masyarakat tak perlu khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Indonesia
Dirut KAI Dukung Langkah KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat, sudah Bertemu Presiden Prabowo
PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mendukung langkah hukum yang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Dirut KAI Dukung Langkah KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat, sudah Bertemu Presiden Prabowo
Indonesia
Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 5,1 Juta, Tak Terpengaruh Isu Korupsi
Meski proyek KCIC disorot KPK karena dugaan korupsi, jumlah penumpang kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung justru naik 6,3 persen hingga Oktober 2025, tembus 5,1 juta orang.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 5,1 Juta, Tak Terpengaruh Isu Korupsi
Indonesia
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Proyek KCJB yang kontroversial ini diduga untuk memenangkan penawaran dari pihak luar yang lebih mahal
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Indonesia
Pengamat Sebut Jokowi Beralasan Proyek Kereta Cepat Investasi Sosial Sulit Dipercaya, Fakta di Lapangan Menunjukkan Sebaliknya
Dalih itu jelas untuk menghindar dari tanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang super besar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Pengamat Sebut Jokowi Beralasan Proyek Kereta Cepat Investasi Sosial Sulit Dipercaya, Fakta di Lapangan Menunjukkan Sebaliknya
Indonesia
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Jokowi menegaskan proyek transportasi massal seperti Whoosh dibangun untuk layanan publik dan manfaat sosial, bukan demi keuntungan finansial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Indonesia
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum
Penyelidikan proyek strategis nasional ini sudah dimulai sejak awal 2025. KCIC memilih tak banyak berkomentar dan menyerahkan seluruh informasi kepada KPK.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum
Bagikan