ASN DKI Diharapkan Terhindar dari Paham Radikalisme Jelang Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 06 Maret 2023
ASN DKI Diharapkan Terhindar dari Paham Radikalisme Jelang Pemilu 2024

ASN Pemprov DKI Jakarta mendapat arahan khusus terkait pencegahan penyebaran paham radikalisme menjelang Pemilu 2024. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemprov DKI Jakarta mendapat arahan khusus terkait pencegahan penyebaran paham radikalisme menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pemahaman tersebut diberikan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Boy Rafli Amar di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Senin (6/3).

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan, tindakan pencegahan akan berguna untuk melindungi seluruh warga DKI Jakarta agar tercipta suasana aman dan tenteram dalam bermasyarakat.

Baca Juga:

Strategi Danrem 074/Warastratama Redam Radikalisme di Soloraya

Menurut dia, pentingnya memerhatikan semua potensi hambatan yang mungkin muncul, sekecil apa pun itu, contohnya terorisme dan radikalisme. Sebab masalah dan hambatan kecil jika dibiarkan dapat menjadi masalah yang lebih besar dan berdampak pada masyarakat.

"Hal ini juga sering saya diskusikan dengan BNPT terutama saat G20. Saya ingin warga dan masyarakat di DKI Jakarta aman dari segala sisi ancaman yang tidak kita duga," ujar Heru di Jakarta, Senin (6/3).

Untuk itu, Heru meminta jajaran pejabat ASN Pemprov DKI Jakarta dapat memiliki visi yang sama dengan BNPT melalui arahan dan kesepahaman yang jelas dalam mencegah potensi penyebaran paham radikalisme tersebut.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pj DKI 1 Minta Masjid Tak Undang Ustaz Radikal

Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menjelaskan, pentingnya peran ASN seperti halnya unsur TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga sistem konstitusi negara agar terhindar dari paham radikalisme.

Selain itu, Indonesia juga menyadari perkembangan geopolitik dunia, di mana harus memakai kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif.

"Tentunya (Indonesia) harus bersahabat dengan semua pihak (negara lain). Tetapi kita harus menyadari dinamika kehidupan dunia ini tidak lepas dari pertarungan geopolitik, di mana negara-negara kuat yang punya maksud dan bahkan kepentingan, bisa saja sejalan dengan kepentingan negara kita," jelas Boy Rafli. (Asp)

Baca Juga:

Kepala BNPT Ajak Warga Aceh Waspadai Paham Radikal

#Pemilu #Pemilu 2024 #Radikalisme #BNPT
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BNPT Cari 8 Korban Bom Kepunton Solo, Biar Segera Dapat Kompensasi Negara
BNPT akan mencoba mencari korban sesulit apapun mengingat kejadiannya lebih dari 10 tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
BNPT Cari 8 Korban Bom Kepunton Solo, Biar Segera Dapat Kompensasi Negara
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Bagikan