Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

ASN DKI Diharapkan Terhindar dari Paham Radikalisme Jelang Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 06 Maret 2023
ASN DKI Diharapkan Terhindar dari Paham Radikalisme Jelang Pemilu 2024

ASN Pemprov DKI Jakarta mendapat arahan khusus terkait pencegahan penyebaran paham radikalisme menjelang Pemilu 2024. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemprov DKI Jakarta mendapat arahan khusus terkait pencegahan penyebaran paham radikalisme menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pemahaman tersebut diberikan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Boy Rafli Amar di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Senin (6/3).

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan, tindakan pencegahan akan berguna untuk melindungi seluruh warga DKI Jakarta agar tercipta suasana aman dan tenteram dalam bermasyarakat.

Baca Juga:

Strategi Danrem 074/Warastratama Redam Radikalisme di Soloraya

Menurut dia, pentingnya memerhatikan semua potensi hambatan yang mungkin muncul, sekecil apa pun itu, contohnya terorisme dan radikalisme. Sebab masalah dan hambatan kecil jika dibiarkan dapat menjadi masalah yang lebih besar dan berdampak pada masyarakat.

"Hal ini juga sering saya diskusikan dengan BNPT terutama saat G20. Saya ingin warga dan masyarakat di DKI Jakarta aman dari segala sisi ancaman yang tidak kita duga," ujar Heru di Jakarta, Senin (6/3).

Untuk itu, Heru meminta jajaran pejabat ASN Pemprov DKI Jakarta dapat memiliki visi yang sama dengan BNPT melalui arahan dan kesepahaman yang jelas dalam mencegah potensi penyebaran paham radikalisme tersebut.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pj DKI 1 Minta Masjid Tak Undang Ustaz Radikal

Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menjelaskan, pentingnya peran ASN seperti halnya unsur TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga sistem konstitusi negara agar terhindar dari paham radikalisme.

Selain itu, Indonesia juga menyadari perkembangan geopolitik dunia, di mana harus memakai kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif.

"Tentunya (Indonesia) harus bersahabat dengan semua pihak (negara lain). Tetapi kita harus menyadari dinamika kehidupan dunia ini tidak lepas dari pertarungan geopolitik, di mana negara-negara kuat yang punya maksud dan bahkan kepentingan, bisa saja sejalan dengan kepentingan negara kita," jelas Boy Rafli. (Asp)

Baca Juga:

Kepala BNPT Ajak Warga Aceh Waspadai Paham Radikal

#Pemilu #Pemilu 2024 #Radikalisme #BNPT
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BNPT Siapkan 111 Pencegahan Terorime Sejak Dini, 250 Anak Telah Berhasil Direhabilitasi
Ancaman terorisme saat ini sudah mulai bergeser. Kini, internet dijadikan sarana untuk melakukan rekrutmen, kontrapropaganda, hingga pendanaan terorisme
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
BNPT Siapkan 111 Pencegahan Terorime Sejak Dini, 250 Anak Telah Berhasil Direhabilitasi
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan