Amankan 21 Pilkada Serentak, Polda Jateng Terjunkan 14.000 Personel

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 28 November 2020
Amankan 21 Pilkada Serentak, Polda Jateng Terjunkan 14.000 Personel

Kesiapan Polisi amankan Pilkada Serentak. (Foto: MP/Ismail).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polda Jawa Tengah menerjunkan sebanyak 14.000 personel, untuk mengamankan Pilkada Serentak di 21 kabupaten/kota pada 9 Desember mendatang.

Pengamanan diutamakan di dua daerah berpotensi terdampak erupsi Gunung Merapi, yang juga menggelar pilkada, yakni Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi mengatakan, sudah memetakan kerawanan saat pelaksanaan Pilkada Serentak di Jawa Tengah, 9 Desember 2020. Kerawanan ini lebih pada kewaspadaan akan ancaman erupsi Gunung Merapi.

Baca Juga:

Kapala Desa Diminta Netral di Pilkada

Luthfi mengemukakan, dari 21 daerah yang mengadakan pilkada, sebanyak 3 wilayah untuk pemilihan wali kota dan 18 untuk pemilihan bupati.

"Kami mulai menyebar personel ke lapangan pada H-3 pilkada," kata dia.

Mantan Kapolresta Surakarta ini menegaskan, tidak ada prioritas khusus pengamanan dalam Pilkada 2020 nanti. Semua daerah dianggap sama dan membutuhkan pengamanan yang sama.

Kapolda Jateng
Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi. (Foto: MP/Ismail).

"Kami hanya perlu mengutamakan pengamanan wilayah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Karena di sana ada operasi kontijensi gunung mbledos (erupsi Merapi). Itu yang kami waspadai," tutur dia.

Polda Jawa Tengah, kata dia, mengingatkan pada semua anggota untuk menjaga netralitas di pilkada. Selain itu, personel yang diterjunkan untuk mengamankan pilkada diwajibkan menjaga protokol kesehatan COVIID-19.

"Jangan sampai ada anggota terpapar COVID-19 setelah mengamankan TPS," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Nyaris 100 Perkara Pilkada Diteruskan ke Polisi

#Pilkada 2020 #Pilkada Serentak #Polisi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Di Balik Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Salah Satunya Penuhi Harapan Warga
Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri ini menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang perbaikan di tubuh Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Di Balik Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Salah Satunya Penuhi Harapan Warga
Indonesia
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Penggunaan sirine dan strobo kini jadi sorotan tajam. Komisi III DPR RI menilai, praktik tersebut bisa menumbuhkan budaya arogan di jalan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Indonesia
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
DPR mengungkapkan, bahwa kerap mendapat laporan soal sirine dan strobo pengawalan pejabat yang mengganggu banyak orang.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
Indonesia
Arema FC Vs Persib Bandung, 1.700 Personel Dikerahkan, Pengamanan Dibagi ke Dalam 4 Ring Antisipasi Kerawanan
Laga besar tersaji ketika Arema FC menjamu Persib Bandung di pekan keenam Super League 2025/2026. Senin (22/9).
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Arema FC Vs Persib Bandung, 1.700 Personel Dikerahkan, Pengamanan Dibagi ke Dalam 4 Ring Antisipasi Kerawanan
Indonesia
Diminta Perbaiki Etika saat Kawal Pejabat, Polisi Wajib Berterima Kasih kepada Pengguna Jalan
Polisi diminta memperbaiki etika saat mengawal pejabat. Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho mengatakan, personelnya harus berterima kasih kepada pengguna jalan.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Diminta Perbaiki Etika saat Kawal Pejabat, Polisi Wajib Berterima Kasih kepada Pengguna Jalan
Indonesia
Selain Pejabat dan Kepala Daerah, Polisi Wajib Lapor ke Atasan jika Diminta Kawal Tokoh Masyarakat hingga Agama
Polisi kini wajib lapor ke pimpinan jika diminta mengawal tokoh masyarakat dan agama. Hal itu diungkapkan oleh Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Selain Pejabat dan Kepala Daerah, Polisi Wajib Lapor ke Atasan jika Diminta Kawal Tokoh Masyarakat hingga Agama
Indonesia
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Komisi III DPR soroti penyalahgunaan sirine dan strobo, Polisi diminta perketat razia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Indonesia
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Pola penegakan hukum yang represif dinilai melukai prinsip demokrasi hingga memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Indonesia
Perlindungan Saksi dan Korban Dinilai Masih Lemah, DPR Dorong Keterlibatan Aparat Hukum
Legistator desak Polisi dan Jaksa terlibat dalam perlindungan saksi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Perlindungan Saksi dan Korban Dinilai Masih Lemah, DPR Dorong Keterlibatan Aparat Hukum
Indonesia
2 Orang Yang Ditemukan Setelah Dinyatakan Hilang Saat Aksi Demo, Ada di Malang dan Sukamara Kalteng
Terdapat empat orang pendemo yang diduga hilang, yakni Eko Purnomo, Bima Permana Putra, Reno Syachputra Dewo, dan Muhammad Farhan Hamid.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
2 Orang Yang Ditemukan Setelah Dinyatakan Hilang Saat Aksi Demo, Ada di Malang dan Sukamara Kalteng
Bagikan