Alasan PPP Ubah Logo di Harlah ke-50

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 06 Januari 2023
Alasan PPP Ubah Logo di Harlah ke-50

Plt Ketum PPP Muhammad, Mardiono, meluncurkan logo dan nomor urut partai untuk Pemilu 2024, di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengubah logo partainya dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-50.

Pelaksana tugas (Plt) PPP, Muhammad Mardiono menyampaikan perubahan logo partai yang dideklarasikan pada 5 Januari 1973 ini merupakan aspirasi kader.

Baca Juga

Diisukan ke PPP, Sandiaga Tegaskan Masih jadi Kader Gerindra

“Perubahan logo bukan keinginan saya, tapi atas aspirasi seluruh kader melalui usulan jajak suara yang diselenggarakan Kominfo DPP. Hasilnya, 86 persen menghendaki logo atau lambang Kabah dikembalikan ke yang asli atau lama," ujar Mardiono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/1).

Mardiono berharap lewat logo lama dan nomor urut baru yakni 17, partai berlambang Kabah itu bisa memenangkan Pemilu 2024. Serta memperoleh kursi sebanyak-banyaknya di eksekutif dan legislatif.

“Kami mendapat nomor undian angka satu dan tujuh artinya satu tujuan menjemput kemenangan. Kami juga menargetkan untuk Pemilu 2024 setidaknya 40 kursi di DPR RI,” harapnya.

Baca Juga

Romahurmuziy Diangkat Jadi Ketua Majelis Pertimbangan PPP

Hal itu juga disampaikan Mardiono dalam acara tasyakuran Hari Lahir (Harlah) ke-50 di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat. Harlah itu mengusung tema “satu tujuan menjemput kemenangan”.

Menurut dia, rangkaian hari ulang tahun emas PPP ini kita selenggarakan pada jam 17.00 WIB, serentak di seluruh Indonesia baik secara langsung maupun virtual.

Kemudian di daerah masing-masing telah digelar kegiatan sesuai kearifan lokalnya, sejak 1 Januari 2023.

Adapun rangkaian puncak Harlah ke-50 PPP akan dilaksanakan di tiga titik, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Minggu (8/1), kemudian di Cilegon Banten pada Minggu (28/1) dan puncaknya di Jakarta pada 16-18 Februari. (*)

Baca Juga

PPP Ungkap 3 Alasan Angkat Romahurmuziy Jadi Ketua MPP

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan