Headline

Airlangga Hartarto Dinilai Sukses Jalankan Amanat Partai Golkar

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 28 Juli 2019
 Airlangga Hartarto Dinilai Sukses Jalankan Amanat Partai Golkar

Ketua Umum Partai Golkar memberikan keterangan kepada wartawan di Solo (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pertarungan perebutan Ketua Umum Partai Golkar masih berkutat pada duel sengit antara Airlangga Hartarto vs Bambang Soesatyo. Meski belakangan muncul beberapa calon, namun Airlangga dan Bamsoet yang paling dominan mengisi ruang perbincangan kader Golkar maupun khalayak ramai.

Dari kedua nama beken tersebut, menurut Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Robi Anugrah Marpaung, figur Airlangga Hartarto termasuk ketua umum yang sukses menjalankan amanat partai yang tertuang dalam Panca Sukses Golkar.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Dinilai Berhasil Bangkitkan Partai Golkar

"Kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar saat ini telah sukses melaksanakan Panca Sukses, diantaranya telah sukses melakukan konsolidasi, reformasi dan transformasi Partai Golkar sebagai partai yang digandrungi kaum muda generasi milenial," kata Robi dihubungi di Jakarta, Minggu (28/7).

Airlangga Hartarto dan Agung Laksono
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) bersama Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono. (ANTARA/Rivan Awal Lingga)

Robi mengatakan dalam kepemimpinannya Airlangga telah menunjuk pimpinan Lembaga Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar dengan tokoh muda.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan Airlangga sukses mengakselerasi kaderisasi dan pembinaan keanggotaan.

Selain itu, kata dia, Airlangga juga sukses menghilangkan stigma Partai Golkar sebagai partai yang selalu kalah dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

"Hal ini terbukti bahwa Golkar telah sukses memenangkan Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia untuk periode kedua," ujar Robi.

Dia menilai langkah sebagian kader Golkar yang mendorong percepatan Munas bertujuan untuk merebut kekuasaan Partai Golkar, guna dapat merekomendasikan susunan nama-nama menteri dan pimpinan MPR dan DPR ke depan.

Robi A Marpaung sebagaimana dilansir Antara menyesalkan bahwa upaya mendorong percepatan Munas dilakukan dengan menjelekkan kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang dalam hal ini dapat berpotensi menjatuhkan Partai Golkar di mata Partai Koalisi Pengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta masyarakat.

Dia meminta kepada seluruh senior partai, beserta tim sukses calon ketua umum Golkar pada Munas mendatang, untuk saling menjaga kebesaran Partai Golkar dengan tidak lagi menjatuhkan ketua umum dengan pernyataan yang tidak beretika.

Baca Juga: Akbar Tanjung 'Kode' Dukung Bamsoet Jadi Calon Ketua Umum Golkar

Marpaung mengingatkan bahwa ketua umum adalah representasi Partai Golkar.

"Badan Advokasi Hukum dan Ham yang dibentuk untuk menjaga marwah Partai Golkar akan melakukan langkah-langkah advokasi hukum bagi siapa saja yang ingin menjatuhkan nama baik Ketua Umum dan Partai Golkar tidak terkecuali," ujarnya.

Robi Anugrah Marpaung mengimbau kepada semua kader di semua tingkatan agar berpolitik santun dan bijak, dengan berpikir dulu sebelum menyampaikan pandangan di ruang publik.(*)

Baca Juga: Bisa Pertahankan Elektabilitas Golkar, Upaya 'Kudeta' Airlangga Hartarto Dinilai Aneh

#Ketua Umum Partai Golkar #Airlangga Hartarto #DPP Partai Golkar #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Indonesia
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Keluarga korban segera membawa Nus Kei ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT untuk mendapatkan pertolongan medis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 April 2026
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Bagikan