Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina Untuk Benahi Kebobrokan Korporasi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 19 November 2019
  Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina Untuk Benahi Kebobrokan Korporasi

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat energi Ferdy Hasiman menilai pemerintah perlu mengoptimalkan peran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di BUMN seperti Pertamina.

Ferdy Ahok perlu diberi tugas lebih besar, sebagai Komisaris Utama, karena dia adalah eksekutor, memiliki keberanian dan perhitungan tepat dalam mengambil keputusan.

Baca Juga:

PSI Desak Menteri BUMN Tindak Gerakan yang Tebar Fitnah dan Tolak Ahok

"Ahok dengan modal segudang pengalaman mengolah birokrasi dan birokrat bandel di DKI-Jakarta, pasti mampu membawa Pertamina menjadi perusahaan BUMN yang struktur orgnasiasinya ramping, efektif, efisien dan berkinerja baik," kata Ferdy dalam keteranganya, Senin (18/11).

Pengamat Energi Ferdy Hasiman sebut Ahok bisa benahi kebobrokan birokrasi Pertamina
Pengamat energi dan pertambangan Ferdy Hasiman (Foto: antaranews)

Ferdy menambahkan, hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi agar birokrasi efektif dan eselonisasi dipangkas.

"Himbauan itu bukan hanya berlaku bagi lembaga birokrasi saja, tetapi juga untuk perusahaan-perusahaan BUMN, seperti PT Pertamina yang hierarki organisasinya kegemukan, panjang dan tidak efisien," kata Ferdy.

Ferdy menduga, selama bertahun-tahun Pertamina hanya memperkaya karyawan-karyawannya saja, memperkaya pejabat-pejabat kunci.

"Dan tak ada satupun Direktur Utama Pertamina yang berani membenahi birokrasi bertele-tele dan sebobrok ini. Tentu ini terjadi karena Petinggi-petinggi di Pertamina sudah berada pada Zona nyaman dan ingin mendapat kemewahan seperti ini dari perusahaan milik negara," kata dia.

"Sudah dikasih gaji besar, kinerja Pertamina menjadi sangat tidak produktif, karena tidak inovatif mengolah bisnis (harus di ulas lain)," tambah Peneliti Alpha Research Database ini.

Ferdy melihat Ahok memiliki keandalan mengolah, dan berani melawan birokrasi seperti Pertamina.

Baca Juga:

Waketum Gerindra Tantang Ahok Jadi Dirut Pelni

Jadi jika ada Serikat Karyawan Pertamina yang menolak kehadiran Ahok ke Pertamina, itu tak lebih karena mereka sudah sangat nyaman hidup dalam kultur seperti ini.

"Kultur tertutup seperti ini membuka ruang bagi korupsi dan membuat perusahaan milik negara tidak bisa berkompetisi dalam persaingan yang makin mengglobal sekarang ini," tutup Ferdy.(Knu)

Baca Juga:

PA212 Tak Punya Wewenang Tolak Ahok, Pengamat: Siapa Mereka?

#Basuki Tjahaja Purnama #BUMN #Pertamina #Menteri BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
PLN Tambah Direksi, Petinggi Perusahaan Jadi 12 Orang
PLN menambah direksi dengan menghadirkan tambahan nomenklatur Wakil Direktur Utama (Wadirut).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 Juni 2026
PLN Tambah Direksi, Petinggi Perusahaan Jadi 12 Orang
Indonesia
Pupuk Indonesia Catatkan Kenaikan Laba 230 Persen, Capai Rp 6,70 Triliun
Hingga Mei 2026, Pupuk Indonesia Group mencatat pendapatan year-to-date (YTD) sebesar Rp 47,71 triliun atau tumbuh 49 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 Juni 2026
Pupuk Indonesia Catatkan Kenaikan Laba 230 Persen, Capai Rp 6,70 Triliun
Indonesia
DPR Dukung Danantara Pangkas BUMN Jadi 100-200 Entitas, Minta Roadmap Jelas
Rencana Danantara memangkas jumlah entitas BUMN mendapat dukungan DPR. Namun, Komisi VI mengingatkan agar proses konsolidasi dilakukan secara hati-hati dengan kajian menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
DPR Dukung Danantara Pangkas BUMN Jadi 100-200 Entitas, Minta Roadmap Jelas
Indonesia
Harga Pertamax Naik, DPR Ingatkan Tarif Listrik dan LPG Subsidi Terancam Terdampak
Kenaikan harga Pertamax masih menjadi polemik. DPR mengingatkan tarif listrik hingga LPG subsidi ikut terdampak.
Soffi Amira - Minggu, 14 Juni 2026
Harga Pertamax Naik, DPR Ingatkan Tarif Listrik dan LPG Subsidi Terancam Terdampak
Indonesia
Harga Pertamax Naik, Pemerintah Wajib Lindungi Kuota Pertalite
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengusik keberadaan BBM bersubsidi dalam waktu dekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 14 Juni 2026
Harga Pertamax Naik, Pemerintah Wajib Lindungi Kuota Pertalite
Indonesia
Stok Pertalite Melimpah, Pertamina Minta Warga Mampu Tahu Diri
Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 13 Juni 2026
Stok Pertalite Melimpah, Pertamina Minta Warga Mampu Tahu Diri
Indonesia
QR Code MyPertamina Bakal Berubah-ubah, BPH Migas Perketat Pembelian BBM Subsidi
Pemerintah akan mengubah QR Code di MyPertamina. Nantinya, pembelian BBM subsidi akan diperketat.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
QR Code MyPertamina Bakal Berubah-ubah, BPH Migas Perketat Pembelian BBM Subsidi
Indonesia
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak naik. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan alasannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Indonesia
1.077 BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200, Danatara Jamin Tak Ada Pemecatan Pegawai
program perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp 50 triliun per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Juni 2026
1.077 BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200, Danatara Jamin Tak Ada Pemecatan Pegawai
Indonesia
YLKI Kritik Harga BBM Naik Mendadak, Tagih Transparansi Pemerintah dan Pertamina
YLKI menyoroti harga BBM naik mendadak. Pemerintah dan Pertamina pun diminta untuk mengungkap penyebabnya.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
YLKI Kritik Harga BBM Naik Mendadak, Tagih Transparansi Pemerintah dan Pertamina
Bagikan