Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra turut berkomentar menyikapi rencana Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang ingin menempatkan dua perwira tinggi (pati) Polri menjadi pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat.
Menurut mantan Menteri Kehakiman di era Presiden Abdurrahmam Wahid (Gus Dur) ini, rencana Tjahjo tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
“Karena undang-undang menyebutkan bahwa polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas kepolisian,” kata Yusril di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (28/1).
Yusril menuturkan, anggota atau perwira polisi memang boleh merangkap jabatan di institusi lain. Namun, harus berkaitan dengan tugas kepolisian, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Badan Intelijen Negara (BIN).
“Tapi kalau menjabat sebagai gubernur atau kepala daerah itu enggak terkait langsung dengan tugas-tugas kepolisian,” tuturnya.
Yusril menilai, semestinya Tjahjo menunjuk pegawai negeri sipil Eselon I di lingkungan Kemendagri sebagai penjabat gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat. Pasalnya, ada banyak PNS Eselon I seperti Direktur Jenderal, Staf Ahli yang dapat ditugaskan sebagai penjabat gubernur.
"Selama ini belum pernah terdengar ada hal-hal negatif jika seorang Plt atau pejabat gubernur itu diserahkan kepada pejabat dari Kemendagri," ungkap Yusril.
Sebelumnya, Tjahjo berencana menempatkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara dan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa barat.
Keduanya bakal diberi tugas tersebut karena gubernur yang bersangkutan akan habis masa jabatannya sebelum Pilkada selesai dilaksanakan. (Pon)
