Yudi Latief Akui Kewenangan UKP PIP Masih Terbatas

Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Yudi Latief mengakui bahwa kewenangan lembaga yang baru ia pimpin punya keterbatasan.

"Dibentuknya unit ini juga jangan 'over' ekspektasi karena unit ini tidak terlalu luas kewenangannya, dan lebih kepada fungsi koordinasi dan pengendalian dan pembenahan pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah, sebenarnya kewenangan terbatas, tapi ekspektasi publik sangat besar," kata Yudi Latief di Istana Negara Jakarta, Rabu (7/6).

Yudi Latief pada hari ini diambil sumpah jabatannya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Eksekutif UKP PIP bersama dengan 9 orang Dewan Pengarah UKP PIP.

"Jadi saya kira jalan terbaik adalah dengan memberdayakan komunitas, kembali ke semangat Pancasila gotong royong," ucap Yudi.

Ia menilai bahwa untuk mendorong semangat Pancasila pada masa depan negara hanya akan menjadi fasilitator.

"Tapi sebenarnya yang bergerak itu simpul-simpul relawan dari berbagai komunitas. Saya menyebutnya gembala-gembala komunitas yaitu rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, tua-tua adat itu yang akan kita jaring dalam konektivitas supaya sama-sama bertanggung jawab dalam Pancasila karena seperti yang Bung Karno katakan bahwa Pancasila itu semula dari komunitas".

"Kalau kita ada masalah maka negara minta tolong kepada komunitas untuk bisa ikut serta merawat nilai-nilai ini," tutur Yudi, menjelaskan.

Yudi juga mengaku bahwa Pancasila akan dicoba untuk kembali dihidupkan sebagai pelajaran di sekolah-sekolah maupun universitas.

"Selanjutnya yang akan segera menjadi pusat perhatian adalah banyak orang merasa pelajaran Pancasila untuk dihidupkan kembali, bukan hanya implisit tapi eksplisit. Ini kewenangannya di kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, yang bisa kita lakukan adalah kalau kementerian terkait mewajibkan pelajaran Pancasila sebagai pelajaran maka kita hanya bisa membantu supaya pelajaran Pancasila yang menjadi bahan ajar, sistem 'delivery', metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat ini," tambah Yudi.

Kegiatan lain yang digagas UKP PIP menurut Yudi juga adalah Bulan Pancasila. "Menarik Pancasila disebut dari 1 Juni disempurnakan pada 22 Juni dan berakhir absah saat konstitusi diresmikan pada 18 Agustus, supaya saya kira pro kontra soal ini kita selesaikan dengan cara semua orang mengerti bahwa Pancasila tidak sekali jadi, tapi melalui proses yang berkelanjutan mulai 1 Juni sampai 18 Agustus," ungkap Yudi.

Sumber: ANTARA