Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Dana Pemilihan Gubernur Papua periode 2018-2022 telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 850 miliar.
Gubernur Papua Lukas Enembe usai acara penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU Provinsi, Bawaslu dan Polda Papua di Gedung Sasana Krida Jalan Soasiu, Kota Jayapura, Rabu (27/9), mengatakan dana sebesar itu telah dirasionalisasikan.
"Sebelumnya kan permintaan atau ajuan dari KPU Papua itu sebesar Rp 1,3 triliun lebih, tapi setelah dibahas dan dirasionalisasikan ada beberapa item yang dikurangi," katanya.
Hal itu, kata Lukas Enembe, juga telah dikonsultasikan dengan berbagai pihak termasuk dengan KPU sebelum jumlah sebesar itu ditetapkan.
"Ini semua melalui bahasan yang cukup panjang. Kami sudah konsultasikan ke Depdagri, Depkeu, KPK, dan KPU sebelum jumlah ini disepakati. Dana hibah ini harus diserahkan karena ini sudah batas terakhir tanggal 27 September," katanya.
Mantan Bupati Puncak Jaya itu mengemukakan item-item yang dikurangi di antaranya soal pendanaan alat peraga kampanye (APK) yang diusulkan oleh KPU Papua, di mana diprediksikan akan ada lima calon gubernur dan wakil gubernur.
"Kalau menyangkut honor para penyelenggara, hal itu tidak dipotong tapi lainnya seperti APK itu yang dirasionalkan," katanya.
Terkait ketidakhadiran Ketua KPU Papua Adam Arisoy, Gubernur Lukas Enembe yang baru kembali dari Jakarta itu mengemukakan bahwa hal itu tidak perlu dipersoalkan.
"Tadi beliau (Adam Arisoy) sudah kontak saya dan jelaskan bahwa dana yang diajukan oleh KPU itu akibat dari pemekaran di daerah-daerah, karena semakin banyak pemekaran maka biaya besar," katanya.
Sementara alokasi dana untuk Bawaslu dan Polda Papua, kata Lukas masing-masing menerima Rp 250 miliar dan Rp 230 miliar guna mendukung pelaksanaan Pilkada Papua pada 2018. (*)
Sumber: ANTARA
