Headline

Wiranto Perintahkan Kapolri dan Panglima TNI Kejar Pelaku KKB Papua

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 04 Desember 2018
 Wiranto Perintahkan Kapolri dan Panglima TNI Kejar Pelaku KKB Papua

Menko Polhukam Wiranto. (ANTARA/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemerintah menanggapi serius tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang membantai puluhan pekerja Istaka Karya di Kabupaten Nduga. Melalui Menko Polhukam Wiranto, langkah tegas segera diambil pemerintah.

Wiranto bahkan memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengejar pelaku KKB yang menyerang para pekerja jembatan di Distrik Yigi, Papua.

"Tadi saya sudah berbicara dengan Kapolri, Panglima TNI, segera dilakukan pengejaran habis-habisan supaya tidak terulang lagi. Usaha mereka kan menakut-nakuti supaya pembangunan tidak berjalan, inikan namanya mengganggu kepentingan masyarakat Papua sendiri," kata Wiranto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (4/12).

Mantan Panglima TNI ini pun mengaku geram dengan tindakan pelaku penembakan puluhan pekerja itu. Padahal, para pekerja tersebut sedang melakukan pekerjaan yang mulia yakni membangun infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (MP/Angga Yudha Pratama)

"Saya kira itu satu aksi yang sangat biadab, karena ini teman-teman kita membangun Papua, sedang membangun infrastruktur, membangun jembatan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka itu sudah berbakti, berjuang, bekerja untuk kebaikan Papua, kebaikan masyarakat Papua, lalu ditembaki, dibunuh, ini tentu satu hal yang sangat tidak terpuji," tegas purnawirawan Jenderal bintang empat ini.

Wiranto juga menegaskan bahwa tindakan kelompok kriminal bersenjata tersebut tidak akan memberikan pengaruh terhadap pembangunan di Papua karena pembangunan akan tetap berjalan karena untuk kesejahteraan masyarakat di timur Indonesia.

"Nggak ada pengaruhnya apa-apa. Pembangunan tetap berjalan, masa pembangunan dengan langkah seperti itu dihentikan," katanya.

Pembangunan jalan merupakan bagian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, yang menghubungkan urat-urat nadi transportasi, urat nadi komunikasi, untuk menyatukan Indonesia, memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang ada di daerah pinggiran.

"Ini sebenarnya satu misi yang sangat bagus, mulia, dilaksanakan oleh para petugas di lapangan yang memang bekerja untuk membantu tercapainya tujuan itu. Kan bagus. Ini orang sudah merelakan dirinya, pengabdiannya luar biasa, mengambil resiko yang luar biasa, kalau dibunuh ini kelakuannya apa?," demikian Menko Polhukam.

Presiden Jokowi bersama Kapolri dan Panglima TNI
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Sebelumnya Kabidhumas Polda Papua Kombes Pol A.M. Kamal menginformasikan bahwa 31 orang telah meninggal dunia dan satu orang hilang diduga karena dibunuh oleh KKB di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Ia menduga sebanyak 24 orang dibunuh di hari pertama, delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, tujuh di antaranya dijemput dan dibunuh KKB dan satu orang belum ditemukan.

Kombes Kamal sebagaimana dilansir Antara menambahkan bahwa para korban adalah pekerja proyek Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak.

Aksi pembunuhan terhadap para korban terjadi pada Minggu (2/12).

"Dari informasi masyarakat bahwa pembunuhan terhadap para pekerja proyek Istaka Karya terjadi pada hari Minggu, 2 Desember 2018," kata Kamal.

Atas informasi tersebut tim personel gabungan TNI dan Polri mengecek lokasi proyek dan di tengah perjalanan didapat informasi bahwa jalan menuju lokasi sudah diblokir oleh KKB.

"Saat tiba di kilometer 46, tim bertemu dengan salah satu mobil dari arah Distrik Bua dan menyampaikan untuk tim segera balik karena jalan diblokir oleh Kelompok Kriminal Bersenjata," ujar Kamal.

Pihaknya menyatakan akan berupaya untuk segera menangkap para pelaku.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Novelis NH Dini Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Lalu Lintas

#Wiranto #Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #Kelompok Bersenjata #Panglima TNI #Hadi Tjahjanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Perkembangan Dinamika Geopolitik Global
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 19 Mei 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Perkembangan Dinamika Geopolitik Global
Indonesia
Kumpulkan Mantan Panglima TNI, Menhan Sjafrie Yakinkan Soal Prinsif Kepentingan Nasional
Dinamika strategi pertahanan negara yang baru tetap harus mengakar pada dua prinsip tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulkan Mantan Panglima TNI, Menhan Sjafrie Yakinkan Soal Prinsif Kepentingan Nasional
Indonesia
Lebaran di Garis Depan, Operasi Damai Cartenz 2026 Pastikan Papua Aman Saat Warga Asyik Sungkeman
Para penjaga perdamaian ini memilih setia pada garis tugas, memastikan stabilitas tetap terjaga kala sebagian besar penduduk negeri merayakan kemenangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Maret 2026
Lebaran di Garis Depan, Operasi Damai Cartenz 2026 Pastikan Papua Aman Saat Warga Asyik Sungkeman
Indonesia
Panglima TNI Hidupkan Jabatan Kaster, DPR Tegaskan Bukan Dwifungsi ABRI
Komisi I DPR menanggapi keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghidupkan jabatan Kaster. Tegaskan kebijakan ini bukan kembalinya dwifungsi ABRI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 13 Maret 2026
Panglima TNI Hidupkan Jabatan Kaster, DPR Tegaskan Bukan Dwifungsi ABRI
Indonesia
TNI Siaga 1 di Tengah Konflik Timur Tengah, DPR: Antisipasi Ancaman Siber hingga Infiltrasi Informasi
Status siaga 1 TNI diberlakukan di tengah meningkatnya ketegangan konflik Timur Tengah. Antisipasi ancaman siber, infiltrasi informasi, dan dinamika geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 12 Maret 2026
TNI Siaga 1 di Tengah Konflik Timur Tengah, DPR: Antisipasi Ancaman Siber hingga Infiltrasi Informasi
Indonesia
Terapkan Status Siaga 1 untuk Semua Tentara, Panglima TNI: Hal Biasa untuk Menguji Kesiapsiagaan Prajurit
Status siaga 1 diterapkan untuk memeriksa kesiapan TNI dalam menghadapi situasi darurat.
Dwi Astarini - Rabu, 11 Maret 2026
Terapkan Status Siaga 1 untuk Semua Tentara, Panglima TNI: Hal Biasa untuk Menguji Kesiapsiagaan Prajurit
Indonesia
TNI Terapkan Siaga 1, DPR: Bukan Berarti Indonesia dalam Kondisi Darurat
Penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI merupakan hal wajar sebagai langkah antisipasi dari meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Wisnu Cipto - Minggu, 08 Maret 2026
TNI Terapkan Siaga 1, DPR: Bukan Berarti Indonesia dalam Kondisi Darurat
Indonesia
43.363 Orang Berencana Berangkat Umrah, Pemerintah Minta Ditunda
Calon jemaah umrah yang direncanakan berangkat hingga sebelum musim haji pada 18 April 2026 berjumlah 43.363 orang yang berasal dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Maret 2026
43.363 Orang Berencana Berangkat Umrah, Pemerintah Minta Ditunda
Indonesia
KKB Papua Kocar-kacir, Satgas Cartenz 2026 Ungkap Peran Meno Kogoya Dalam Rentetan Penembakan Pesawat
Selain Meno, Satgas juga mengungkap identitas tiga pelaku lainnya, yakni Kotor Payage alias Kotoran Giban, Enage Heluka, dan Homi Heluka.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 Maret 2026
KKB Papua Kocar-kacir, Satgas Cartenz 2026 Ungkap Peran Meno Kogoya Dalam Rentetan Penembakan Pesawat
Indonesia
Wiranto Sebut Mendiang Try Sutrisno Layak Disebut Negarawan Sejati, Taat Konstitusi
Try Sutrisno merupakan figur yang selalu memikirkan langkah terbaik untuk masyarakat selama menjalankan tugas kenegaraan.
Dwi Astarini - Senin, 02 Maret 2026
Wiranto Sebut Mendiang Try Sutrisno Layak Disebut Negarawan Sejati, Taat Konstitusi
Bagikan