Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meminta para pemimpin perguruan tinggi mengelola institusi pendidikan tersebut secara efisien agar mampu bersaing di dunia internasional.
"Saat ini perguruan tinggi mengadapi tantangan yang baru. Oleh karenanya pemimpin perguruan tinggi negeri (PTN) dituntut meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan secara efisien agar mampu bersaing di dunia internasional," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/11).
Dia menjelaskan rektor atau direktur PTN harus tahu mengenai akademik, sumber daya dan keuangan, kemahasiswaan, penelitian, dan kesejahteraan pegawai.
Nasir berpesan kepada pemimpin PTN untuk menentukan skala prioritas dalam pengelolaan perguruan tinggi.
"Kalau bisa, fakultas itu tidak terlalu banyak," katanya.
Nasir berharap pemimpin PTN mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan PT. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi.
Selain itu, Nasir juga berharap pemimpin PTN terus meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tantangan pengelolaan PT dalam konteks konstruksi baru pendidikan tinggi Indonesia.
Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, Nasir mendorong pembukaan program studi (prodi) kekinian yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
Ia mencontohkan tentang dunia kerja yang membutuhkan banyak lulusan prodi logistik, mekatronika, dan pemasaran ritel.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memberi kemungkinan untuk kampus membuka prodi sesuai dengan perkembangan zaman.
Ketika menyelesaikan studi, katanya, lulusan prodi kekinian mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Kemenristekdikti telah memberikan kewenangan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan PTN dengan harapan terjadi peningkatan mutu secara signifikan, sehingga PT memiliki peran nyata yang langsung dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menyebut peran pemimpin PTN menjadi penting dalam konstruksi baru pendidikan tinggi yang mengedepankan otonomi dan penjaminan mutu. (*)
