Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemprov DKI saat ini masih berfokus pada penyelesaian pembangunan LRT Jakarta fase 1B. Setelah fase tersebut rampung, Pemprov DKI akan menentukan jika jalur LRT akan diperpanjang hingga kawasan pusat transportasi atau membuka rute baru yang menghubungkan wilayah-wilayah strategis di Jakarta.
Warga berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperpanjang jalur LRT Jakarta setelah progres LRT Jakarta fase 1B Veledrome-Manggarai mencapai 89 persen guna memudahkan mobilitas masyarakat, terutama ke wilayah padat penduduk dan pusat perekonomian.
"Harapannya, jalur LRT Jakarta dapat diperpanjang ke wilayah-wilayah padat penduduk dan pusat aktivitas ekonomi,” kata warga Kelapa Gading, Rizki Sunarto di Jakarta, Jumat (20/2).
Kehadiran LRT Jakarta di kawasan Manggarai merupakan langkah penting dalam memperkuat integrasi antarmoda transportasi.
Baca juga:
LRT Jakarta Izinkan Penumpang Berbuka di Kereta, Maksimal 10 Menit Usai Azan
Manggarai selama ini dikenal sebagai salah satu simpul transportasi utama yang menghubungkan KRL CommuterLine, KA Bandara, dan TransJakarta.
“Dengan tersambungnya LRT Jakarta ke kawasan tersebut, mobilitas warga menjadi lebih efisien,” ujar Rizki.
Kangkauan LRT Jakarta masih perlu diperluas agar manfaatnya semakin terasa dan dapat diperpanjang hingga kawasan permukiman yang lebih jauh dari pusat kota.
“Di Jakarta Utara memang saat ini sudah ada beberapa pilihan transportasi umum, seperti TransJakarta dan KRL, tapi kalau LRT Jakarta bisa menjangkau wilayah yang jauh dari pusat kota, pasti lebih banyak orang mau meninggalkan kendaraan pribadi,” tutur Dian, warga Jakarta Utara.
Sementara itu, pekerja di kawasan Sudirman, Indra mengatakan perpanjangan jalur LRT Jakarta dapat menjadi solusi konkret untuk mengurai kemacetan harian.
“Kalau aksesnya makin luas dan terintegrasi, orang akan berpikir dua kali untuk bawa mobil sendiri. Ini harus didukung,” ungkap Indra.
Perluasan jalur LRT sebaiknya diarahkan ke kawasan dengan mobilitas tinggi, seperti pusat bisnis, pendidikan, dan perkantoran. (*)
