Warga KSB Lapor ke OMBUDSMAN Gegara Pj Heru Tak Gubris Ajakan Dialog


Sejumlah warga Kampung Susun Bayam berunjuk rasa meminta kepastian terkait hunian di Balai Kota Jakarta, Senin (20/2/2023). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/aa.
MerahPutih.com - Warga Kampung Susun Bayam (KSB) mengaku kecewa dengan sikap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang tak kunjung merespons ajakan untuk berdialog mengenai Rumah Susun (Rusun) Kampung Bayam.
Ajakan diskusi tak digubris, alhasil Warga Kampung Susun Bayam datangi OMBUDSMAN sebagai usaha dalam memperjuangkan hak atas Kampung Susun Bayam, pada Senin (19/2) kemarin.
Baca Juga:
Pj Heru Pilih Bangun Rusun Baru Ketimbang Pindahkan Warga Kampung Bayam
"Kami sudah melaporkan terkait polemik kampung bayam. Data sudah cukup lengkap namun ada yang kurang yaitu surat kuasa dari perwakilan warga KSB yang melaporkan, surat secara tertulis yang yang pernah kami kirimkan kepada PJ Gubernur yang tidak pernah direspons itu," kata perwakilan warga Kampung Bayam, Furqon, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (20/2).
Furqon juga menambahkan bahwa warga akan kembali ke OMBUDSMAN untuk menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi.
Furqon menuturkan, berbagai usaha warga KSB dalam mengajak Pj Heru berdialog, mulai dari menyurati sampai menyambangi langsung kantor Balai Kota pada Jumat (1/2), tapi lagi-lagi hasilnya nihil. Kali ini, warga KSB menggunakan fasilitas negara yaitu OMBUDSMAN sebagai pengawas pelayanan publik.
Baca Juga:
Heru Budi Akui Cuma Ikuti Pempus untuk Naikkan Pajak Hiburan
Sejatinya, negara memiliki tugas dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Adapun pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan melalui pelayanan publik.
Furqon berujar, Warga Kampung Bayam hanya menginginkan dialog terbuka antara Pj Heru dan pihak PT Jakarta Propertindo (JakPro) terkait nasib mereka yang terlunta-lunta akibat belum kantongi kunci Kampung Susun Bayam hingga hari ini.
"Harapannya setelah warga melengkapi dokumen yang diperlukan, OMBUDSMAN bisa mengambil sikap tegas sebagai pengawas pelayanan publik dan berpihak kepada rakyat miskin," tutupnya. (asp)
Baca Juga:
Persoalan Kampung Bayam Mesti Selesai, Bisa jadi Masalah Politik
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Terima Laporan Pungli hingga Rp 5 Juta di Sekolah Gratis

Parkir Liar Rugikan Pemprov DKI Jakarta Rp 37,8 Miliar, Pansus Minta Tindakan Hukum Tegas

Jakarta Running Festival Siap Digelar, Pramono: yang Bawa Uang, Belanjalah di Ibu Kota

Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie

Pasar Jaya Genjot Revitalisasi, Legislator Dukung Hunian di Atas Pasar

Bangun Pusat Pengolahan Sampah Mandiri di Kramat Jati, Perumda Pasar Jaya Dorong Transformasi Jakarta sebagai Kota Global

Kendaraan Sekarang Bisa Parkir di Jalan Mayjen Sutoyo Cawang, hanya di Satu Lajur

Komisi B DPRD DKI Minta Sertifikasi Sopir Transjakarta Digelar Rutin

Pemprov DKI Jelaskan Alasan Kenaikan Harga Cabai pada Pekan Ketiga September

Pramono Resmikan Universitas PTIQ sebagai Kampus Peradaban Alquran Internasional di Jakarta
