DPRD DKI Terima Laporan Pungli hingga Rp 5 Juta di Sekolah Gratis
Ilustrasi Siswa. (Foto: Antara)
MERAHPUTIH.COM - DUNIA pendidikan Indonesia khususnya Jakarta sungguh memprihatinkan. Pasalnya, masih ditemukan aksi pungutan liar (pungli) di sekolah Ibu Kota. Wakil Ketua Komisi E Agustina Hermanto atau Tina Toon mengaku mendapat laporan dari orangtua siswa. Mereka diminta membayar biaya sekolah. Padahal, pemerintah telah menetapkan kebijakan sekolah gratis.
Tina Toon menegaskan, Program Sekolah Gratis harus benar-benar meringankan beban masyarakat. "Sekolah gratis seharusnya benar-benar gratis. Namun, kami masih menerima laporan orangtua yang diminta bayar," ucap Tina Toon di Jakarta, Kamis (25/9).
Ironisnya, ungkap dia, pungutan liar terdapat di sekolah swasta penerima bantuan dengan jumlah jutaan rupiah. "Ada orangtua diminta bayar Rp 3 juta sampai Rp 5 juta. Ini tidak boleh dibiarkan," tegas Agustina.
Baca juga:
Sekolah Gratis Swasta di Jakarta Sudah Dilaksanakan, Payung Hukum Segera Rampung Dalam 2 Bulan
Menurut dia, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI perlu memperketat pengawasan agar program pendidikan gratis berjalan sesuai tujuan.
"Kalau ada kekurangan anggaran, bicarakan dengan pemerintah, jangan dibebankan ke orangtua," tutupnya.(Asp)
Baca juga:
Sekolah Gratis di Jakarta Tunggu Aturan Pemerintah Pusat, Siap Dilaksanakan di 40 Sekolah
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Penuhi Pasokan Daging di 2026, Pemprov DKI bakal Impor 7.500 Sapi dari Australia
Presiden Minta Program Revitalisasi Ditambah 60 Ribu Sekolah, DPR Sebut masih Banyak Gedung Rusak
Bukan Rp 100 Miliar, Gubernur Pramono Tegaskan Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said hanya Rp 254 Juta
Prabowo Canangkan Taruna Nusantara Cetak Pemimpin Antikorupsi
Prabowo Dorong Perbanyak SMA Unggulan Seperti Taruna Nusantara
Warga Pesisir Jakarta Diminta Waspada Banjir Rob hingga 20 Januari 2026
El Clasico Barcelona vs Real Madrid Siap Digelar di Jakarta, Gubernur Pramono Siap Berikan Dukungan
Sejumlah Warga Asrama Polisi di Mampang Terjebak Banjir Besar, Prioritas Evakuasi
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Pemprov DKI Tata Kawasan Pasar Baru Hingga Kota Tua pada Pertengahan 2026