Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM — DESEMBER 2024, ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan. Tua, muda, laki-laki, perempuan, hingga penggemar K-pop larut dalam gerakan yang menentang deklarasi darurat militer oleh mantan Presiden Yoon Suk-yeol. Gerakan kolektif tersebut sukses memaksa Suk-yeol mencabut kembali deklarasi darurat militer hanya dalam hitungan beberapa jam. Tak berhenti di sana, gerakan kolektif itu bahkan menjungkalkan Suk-yeol dari kursi keprsidenan.
Setahun berselang, gerakan kolektif warga Korea Selatan itu mendapat penghormatan dalam sebuah nominasi Hadiah Nobel Perdamaian. Ini menjadi sebuah gestur yang oleh para akademisi disebut sebagai pengakuan tegas atas ketahanan demokrasi negara tersebut.
Seperti dilansir The Korea Times, sekelompok ilmuwan politik, termasuk pemimpin saat ini dan mantan pemimpin Asosiasi Ilmu Politik Internasional (International Political Science Association/IPSA) , menominasikan warga Republik Korea, yang digambarkan sebagai sebuah ‘kolektif warga’, untuk Hadiah Nobel Perdamaian. Nominasi itu disampaikan bulan lalu. Mereka mengutip perlawanan damai warga selama krisis darurat militer 2024, ketika dekret darurat yang singkat,tapi luas mengguncang pemerintahan sipil dan memicu protes nasional sebelum akhirnya dicabut.
Profesor ilmu politik Universitas Nasional Seoul Kim Eui-young, yang mengoordinasikan Kongres Dunia IPSA di Seoul pada Juli 2025, menyebut para pengusul nominasi menggambarkan protes warga terhadap deklarasi darurat militer sebagai sebuah ‘Revolusi Cahaya’. Istilah itu merujuk pada protes lilin yang sebagian besar berlangsung damai dan memobilisasi masyarakat di seluruh negeri.
Istilah tersebut berakar pada adegan warga sipil Korea yang turun ke jalan di tengah suhu di bawah nol derajat, mengangkat light stick dan senter ponsel mereka sambil mengelilingi gedung-gedung pemerintah utama dan mendukung upaya para anggota parlemen untuk menegakkan kembali aturan konstitusional. Itu merupakan aksi massa yang besar, tapi damai, yang berlangsung tanpa pertumpahan darah meskipun terjadi gejolak.
Baca juga:
Rakyat Korsel Gugat Presiden Yoon Suk-yeol karena Kekacauan Darurat Militer
Dalam dokumen yang diajukan kepada Komite Nobel Norwegia, Eui-young menelusuri peristiwa yang mengarah pada krisis tersebut, merinci upaya enam bulan untuk mengatasi apa yang ia sebut sebagai upaya pemberontakan, dan berargumen bahwa pengalaman Korea menawarkan pelajaran bagi demokrasi di seluruh dunia yang menghadapi ketegangan serupa. “Di saat kemunduran demokrasi global, dunia menyaksikan dengan takjub bagaimana Korea mengatasi pemberontakan dan memulihkan demokrasi dalam waktu enam bulan,” ujarnya sambil menekankan bahwa inti dari pencapaian itu ialah apa yang ia sebut sebagai ketahanan demokratis publik.
Para akademisi di balik nominasi tersebut berpendapat Korea menghadirkan contoh modern yang langka dari krisis konstitusional yang berhasil diredam bukan melalui perang saudara atau represi kekerasan, melainkan melalui keterlibatan sipil yang berkelanjutan dan tanpa kekerasan.
Presiden Lee Jae-myung menyambut kabar tersebut di X, menyebut Korea sebagai bangsa besar yang akan tetap menjadi teladan bagi sejarah umat manusia. Dalam pidato khusus untuk menandai peringatan satu tahun ‘Revolusi Cahaya’ pada Desember 2025, jae-myung mengatakan warga Korea sangat layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian dan menyatakan bahwa pengakuan tersebut akan menjadi titik balik bagi negara-negara yang terguncang oleh polarisasi dan konflik.
Komite Nobel menutup pendaftaran nominasi Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini pada 31 Januari dan diperkirakan akan menyaring daftar kandidat pada awal Maret, dengan pemenang akan diumumkan pada Oktober.
Menurut aturan Hadiah Nobel, hanya kategori orang tertentu, termasuk kepala negara, anggota parlemen, dan profesor universitas di bidang terkait, yang berhak mengajukan nominasi.(dwi)
Baca juga:
Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Dipenjara Seumur Hidup, Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati
