Wapres Ma'ruf Amin Bakal Memimpin Dewan Pengawas Kawasan Jabodetabek-Cianjur

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 20 September 2023
Wapres Ma'ruf Amin Bakal Memimpin Dewan Pengawas Kawasan Jabodetabek-Cianjur

Wapres Ma'ruf Amin (kedua kiri). (ANTARA/BPMI Setwapres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah akan mengubah status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), menyusul perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Paser, Kalimantan Timur.

Perubahan tersebut akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang sedang diproses pemerintah dan nantinya dibahas bersama DPR.

Baca Juga:

PSI Tolak Wacana Cetak Ulang e-KTP Warga Jakarta setelah Berubah jadi DKJ

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jakarta pasca-perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), Pantas Nainggolan mengatakan, salah satu yang diatur dalam RUU itu adalah pembentukan dewan kawasan yang dikomandoi wakil presiden (wapres).

"Kawasan itu (Jakarta, Bogor, depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur atau Jabodetabekjur) kemudian dalam draf ini (RUU DKJ) harapannya wapres ditunjuk menjadi semacam ketua dewas, dewan kawasan supaya otoritasnya lebih kuat," kata Pantas di Jakarta, Rabu (20/9).

Menurut dia, dengan adanya pimpinan dewan kawasan pembangunan di Jabodetabekjur bisa tertata rapi dan juga harmonis tanpa adanya ketimpangan.

"Jadi mampu mengkoordinasikan itu menjadi satu kawasan terorganisir secara baik sehingga pembangunan juga harmonis dan lain sebagainya. dan itu saya yakin akan mampu menyelesaikan banyak hal khususnya di dki jakarta," paparnya.

Berdasarkan draf RUU yang diterima, pembentukan dewan kawasan diatur dalam Bab IX.

Pasal 40 ayat 1 berbunyi 'untuk mensinkronkan pembangunan Provinsi DKJ dengan daerah sekitar, dibentuk kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta'.

Kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta mencakup minimal wilayah Provinsi DKJ, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Baca Juga:

Respons PSI soal Perubahan Nama DKI jadi DKJ

"Sinkronisasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan Pembangunan kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam cakupan Kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta," dikutip dari draft RUU.

Pada Pasal 43 ayat 1 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan rencana induk di kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta, Pemerintah Pusat dapat
memberikan dukungan anggaran kepada daerah di kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Provinsi DKJ dapat memberikan bantuankeuangan kepada daerah lain di kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung berdampak kepada Provinsi DKJ," kutip dari draf RUU DKJ.

Pasal 44 ayat 1 lalu menjelaskan dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang Kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta dan dokumen perencanaan pembangunan dibentuk Dewan Kawasan.

Ayat 2 pasal itu mengatur soal tugas hingga penjelasan bahwa Dewan Kawasan dipimpin secara ex officio oleh Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Regional diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah," tulis salinan RUU DKJ tersebut. (Asp)

Baca Juga:

Sosialisasi Rekam Ulang e-KTP Warga Jakarta Tunggu UU DKJ Rampung

#DKI Jakarta #Wapres Ma'ruf Amin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Lebih Rendah Rp 291 Ribu dari Bekasi, KSPI Desak Pramono Revisi UMP Jakarta 2027
Said Iqbal mendesak Pramono Anung merevisi UMP Jakarta 2027 menjadi Rp6.427.000. KSPI menilai upah saat ini belum mencerminkan kebutuhan hidup buruh.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 21 November 2026
Lebih Rendah Rp 291 Ribu dari Bekasi, KSPI Desak Pramono Revisi UMP Jakarta 2027
Indonesia
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Upaya normalisasi ini sudah mulai dikerjakan sejak awal tahun lalu.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Indonesia
Dishub DKI Terjunkan 100 Personel Dukung Konser Guns N' Roses
Budi menyebut 100 petugas tersebut dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di sekitar GBK. Dishub DKI juga menyediakan shuttle bus gratis bagi penonton.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Dishub DKI Terjunkan 100 Personel Dukung Konser Guns N' Roses
Indonesia
Buruh Minta UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 6,21 Juta
Alasan dasar penaikan UMP DKI tahun depan Rp 6,12 juta yakni inflasi di angka 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi di angka 5,67 persen.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Buruh Minta UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 6,21 Juta
Indonesia
Kendaraan Kopdes Merah Putih Parkir Kawasan Rorotan, Gubernur Pramono: cuma Sementara
Pramono menegaskan penggunaan lahan untuk parkir Kopdes Merah Putih bersifat sementara dan tidak ada kerja sama permanen.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
 Kendaraan Kopdes Merah Putih Parkir Kawasan Rorotan, Gubernur Pramono: cuma Sementara
Indonesia
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) diminta menindaklanjuti dugaan penjualan hewan curian di Pasar Hewan Jatinegara.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Indonesia
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Dishub DKI tidak memberikan izin kepada juru parkir liar dan setiap petugas dilarang keras menerima setoran dalam bentuk apa pun.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Indonesia
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Langkah tersebut dilakukan setelah Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia itu.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Bagikan