Wapres Ma'ruf Amin Akan Berkantor 1 Bulan di Papua

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 08 Februari 2023
Wapres Ma'ruf Amin Akan Berkantor 1 Bulan di Papua

Perwakilan BP3OKP Papua Barat Irene Manibuy saat ditemui sejumlah awak media di Manokwari, Rabu. (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan di Tanah Papua. Terlebih setelah dilakukan pemekaran daerah otonom baru (DOB).

Perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat Irene Manibuy mengatakan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan berkantor di Tanah Papua sekitar satu bulan

"Setelah ulang tahunnya ke-80, beliau akan berkantor di Tanah Papua," ucap Irene di Manokwari, Rabu (8/2).

Baca Juga:

Polda Papua Akui Proses Pencarian Pilot Susi Air Terkendala Jaringan Telekomunikasi

Ia menjelaskan, Wapres selaku Ketua Badan Pengarah Papua pada BP3OKP nantinya melakukan kunjungan kerja ke enam provinsi di Tanah Papua yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

"Diperkirakan setelah Lebaran baru beliau ke Tanah Papua," ucap dia, seperti dikutip Antara.

Ia menuturkan, pemekaran empat DOB berdampak terhadap alokasi anggaran pada provinsi induk namun pemerintah pusat berkomitmen terus mengawal pembangunan di Tanah Papua.

Hal itu dibuktikan dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo beberapa kali dan rencana kerja Wapres Ma'ruf Amin yang akan datang.

"Anggaran daerah induk berkurang. Ini hanya awal, pemerintah pusat terus melakukan penataan," ucap Irene.

Baca Juga:

KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

Menurut dia, kebijakan yang ditempuh terkait besaran alokasi anggaran mengacu kepada jumlah penduduk setiap kabupaten dalam satu provinsi.

Oleh sebabnya, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus bersinergi dengan pemerintah pusat agar segala persoalan dapat terselesaikan dengan baik.

"Makanya Bapak Paulus Waterpauw ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua," tutur dia.

Irene mengajak seluruh masyarakat di Tanah Papua melihat kebijakan pemekaran sebagai upaya pemerintah pusat mengurangi rentang kendali tata kelola pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. (*)

Baca Juga:

Ganja dari PNG Masuk Papua dengan Cara Dibarter Barang Elektronik

#Papua #Wapres Ma'ruf Amin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
TNI Tembak Mati Komandan OPM di Maybrat, 2 Anak Buahnya Hanyut di Sungai
Personel TNI disebut mendapat serangan saat menjalankan operasi tersebut hingga terjadi aksi saling tembak.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
TNI Tembak Mati Komandan OPM di Maybrat, 2 Anak Buahnya Hanyut di Sungai
Indonesia
Pentolan OPM Dikabarkan Tewas Dalam Baku Tembak di Intan Jaya Papua Tengah
Saat peristiwa kontak senjata terjadi, Hermanus Hogajau-lah yang pertama kali menghujani Pasukan Timsus Yonif 315 Garuda dan Tim Taipur Koops TNI Habema di bawah kendali Kogabwilhan III
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pentolan OPM Dikabarkan Tewas Dalam Baku Tembak di Intan Jaya Papua Tengah
Indonesia
Bos OPM Komplain Serangan Udara, Panglima TNI: Separatis Harus Ditumpas
Bos OPM Egianus Kogoya komplain serangan pesawat Super Tucano di Nduga. Panglima TNI Agus Subiyanto tegaskan separatis wajib ditumpas habis!
Wisnu Cipto - Senin, 28 September 2026
Bos OPM Komplain Serangan Udara, Panglima TNI: Separatis Harus Ditumpas
Indonesia
Panglima TNI Senang 8 Senjata Disita Dari OPM, Termasuk SS1 V1
Delapan pucuk senjata yang disebut Agus termasuk jenis SS1 V1 yang sebelumnya direbut OPM dari satuan TNI.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Panglima TNI  Senang 8 Senjata  Disita Dari OPM, Termasuk SS1 V1
Indonesia
4 Anggota OPM Tewas Dalam Kontak Senjata di Intan Jaya Papua Tengah
Personel TNI juga menyita sejumlah barang dari lokasi, antara lain satu pucuk SS2 V1, satu senjata api laras panjang dengan alat bidik Trijicon
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
 4 Anggota OPM Tewas Dalam Kontak Senjata di Intan Jaya Papua Tengah
Indonesia
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Pemerintah didesak untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua.
Yusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Indonesia
Penculikan Warga Oleh KKB Papua, 7 Korban masih Dicari
Aparat bersama tokoh masyarakat terus melakukan upaya untuk menemukan dan mengevakuasi korban lainnya.
Dwi Astarini - Selasa, 15 September 2026
Penculikan Warga Oleh KKB Papua, 7 Korban masih Dicari
Indonesia
Penyanderaan KKB Papua, 1 Korban Ditemukan Meninggal dengan Tubuh Kurus
Yosina ditemukan bersama Demerina Uamang, 23, salah satu dari sembilan perempuan yang sebelumnya menjadi korban penculikan pada 17 Agustus 2026.
Dwi Astarini - Selasa, 15 September 2026
Penyanderaan KKB Papua, 1 Korban Ditemukan Meninggal dengan Tubuh Kurus
Indonesia
20 Hari Bertahan di Hutan, Korban Penculikan KKB Akhirnya Dievakuasi ke Timika
Korban ditemukan dalam kondisi lemah di Kampung Bela 1, Distrik Alama, Kabupaten Mimika.
Dwi Astarini - Selasa, 15 September 2026
20 Hari Bertahan di Hutan, Korban Penculikan KKB Akhirnya Dievakuasi ke Timika
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Bagikan