Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Bandung untuk meresmikan "Digitalisasi Pertanian" dan peninjauan lokasi hasil pertanian di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengatakan, ketahanan pangan sangat vital bagi negara mana pun di dunia termasuk Indonesia, karena berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh populasi di dunia.
Baca Juga:
Pastikan Stok Pangan Aman saat Ramadan, Satgas Awasi Jalur Distribusi
Pemerintah, kata ia, selama ini sangat serius mengupayakan peningkatan ketahanan pangan di Tanah Air. Berdasarkan data ketahanan pangan, kemampuan bertahan cadangan pangan Indonesia pada 2020 hanya sekitar 21 hari.
Angka tersebut dikalkulasi dari 1,7 juta ton cadangan beras untuk 271 juta penduduk. Angka kemampuan bertahan Indonesia itu hanya sedikit berbeda dengan Vietnam yang ketahanan pangannya mencapai 23 hari.
"Indonesia terpaut agak jauh dibanding Thailand yang 143 hari. India 151 hari. Dan China itu agak lama 681 hari, Amerika 1.068 hari. Oleh karena itu Pemerintah sangat serius menggarap urusan pangan termasuk alokasi Rp 76,9 triliun pada 2022 ini untuk memperkuat ketahanan pangan," ujarnya pula.
Wapres menjabarkan, upaya memperkuat ketahanan pangan itu dilakukan Pemerintah mulai dari peningkatan keterjangkauan dan kecukupan produktivitas dan pendapatan petani atau nelayan, diversifikasi pangan, perbaikan iklim usaha dan daya saing hingga penguatan sistem.
"Di samping itu sektor pertanian sangat penting, karena kontribusinya yang konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama selama pandemi," ujarnya.
Wapres mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 3,69 persen pada 2021. Walau kontribusi pertanian terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) cukup besar, namun sektor pertanian masih menanggung beban cukup besar.
Beban besar sektor pertanian antara lain akibat besarnya jumlah tenaga kerja, serta fakta bahwa hampir separuh rumah tangga miskin mengantungkan hidup pada sektor pertanian
Baca Juga:
Mendagri Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Becus Kendalikan Ketersediaan Pangan
Wapres menekankan, petani merupakan pemeran kunci yang memiliki andil besar dalam sektor pertanian. Untuk itu, peningkatan produktivitas skala ekonomi hingga pendapatan petani merupakan hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah.
"Presiden telah beri arahan khusus untuk segera membangun model bisnis korporasi petani. Utamanya untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi, sekaligus mendukung transformasi ekonomi petani dan nelayan yang didorong untuk berkelompok dalam jumlah besar membentuk sebuah korporasi," katanya pula.
Ia menegaskan, istilah korporasi bagi petani dan nelayan ini untuk menggambarkan adanya kegiatan usaha ekonomi bersama, atau ekonomi berjamaah, yang berbentuk badan hukum dan sebagian besar kepemilikan modalnya dimiliki petani dan nelayan.
"Untuk itu, saya menilai koperasi menjadi jawaban tepat untuk menaungi terbentuknya korporasi petani dan nelayan, karena koperasi berbadan hukum dan modal sebagian besar dimiliki anggotanya," ujarnya. (Imanha/ Jawa Barat)
Baca Juga:
3 Fokus Kebijakan Pemerintah Atasi Krisis Pangan Jelang Puasa dan Lebaran
