Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wacana jemaah korban First Travel untuk meminta pemerintah mengganti dana mereka yang digelapkan biro perjalanan umrah PT First Anugerah Karya Wisata alias First Travel mendapat tanggapan dari Wapres Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menyatakan First Travel wajib mengganti kerugian calon jemaah umrah, di mana kurang lebih sebanyak 35.000 calon jamaah umrah gagal diberangkatkan.
"Siapa yang menerima uang, itu yang mengganti. Yang bertanggung jawab adalah siapa yang menerima uang itu," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/8).
Wapres JK mengatakan bahwa model bisnis yang dilakukan oleh First Travel memang akan menyebabkan kerugian terus-menerus terhadap perusahaan. Perusahaan itu menggunakan skema ponzi, di mana untuk membayar biaya keberangkataan jamaah menggunakan uang dari jamaah lainnya.
"Akan rugi terus menerus, yang dirugikan jamaah yang (bergabung) belakang. Sistemnya itu rugi terus, dengan harapan semakin banyak orang mendaftar, (perusahaan) akan hidup," ujar Jusuf Kalla.
Sejak akhir Maret 2017, First Travel mulai terlihat bermasalah dengan banyaknya jemaah yang mempertanyakan alasan penundaan keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Program paket promo umrah sebesar Rp14,3 juta dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kementerian Agama dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menetapkan biaya minimal untuk umrah sebesar 1.700 dolar Amerika Serikat, atau sekitar Rp22 juta untuk tiap jamaah.
Kementerian Agama telah mencabut izin penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dari perusahaan tersebut yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 tentang Penjatuhan Sanksi Administrasi Pencabutan Izin Penyelenggaraan PT First Anugerah Karya Wisata sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah. Keputusan tersebut berlaku sejak 1 Agustus 2017.(*)
