Wapres Dukung Investigasi Masalah Haji 2024


Ilustrasi jemaah haji. (Kemenag)
MerahPutih.com - Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mempersilakan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI untuk menginvestasi lebih lanjut berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
"Ketika DPR merasa perlu untuk melakukan investigasi saya kira menjadi kewenangan DPR," kata Wapres dalam keterangan persnya usai meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa.
Wapres pun tidak mempersalahkan jika nantinya dilakukan investigasi atas berbagai temuan selama pelaksanaan ibadah haji 2024.
Baca juga:
Rapat Paripurna: DPR Resmi Bentuk Pansus Haji
"Kalau itu diperlukan menurut saya tidak masalah memang kemenangan DPR untuk melakukan hasil pengawasannya untuk pengawasan itu kemudian memerlukan adanya investigasi selanjutnya," ucap Wapres.
Ketua Timwas Haji DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan perlu adanya revolusi dalam penyelenggaraan ibadah haji agar menjadi lebih baik.
"Kebutuhan jemaah perlu dipersiapkan sejak awal, tidak ada ketergesaan, tidak dadakan. Jadi, kesimpulannya harus ada revolusi penyelenggaraan haji, diniatkan dari awal, perbaikan total," kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (4/7).
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah

Keppres Kementerian Haji dan Umrah Terbit Pekan ini, Nama Menteri jadi Urusan Prabowo

RUU Haji dan Umrah Menuju Paripurna, Perbaikan Layanan Ibadah Jadi Prioritas Utama

Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah

Komisi VIII DPR Gelar Rapat Kilat Sampai Malam Demi Bahas RUU Haji
