Wali Kota Jakpus Respons Warga yang Tolak Relokasi Sekretariat RW akibat Dapur MBG

MERAHPUTIH.COM - WARGA Kali Pasir Cikini, Jakarta Pusat, menolak rencana relokasi Sekretariat RW 01 yang terdampak pembangunan jalan akses keluar masuk kendaraan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam menyikapi hal itu, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menegaskan relokasi sekretariat RW tersebut bukan dilakukan secara sepihak. Menurutnya, proses pemindahan telah dibicarakan sebelumnya dan disertai kesepakatan untuk menyediakan lokasi pengganti.

"Saya belum mengecek langsung ke lokasi. Laporan dari lurah dan camat,Sekretariat RW 01 itu pada awalnya memang sudah ada pembicaraan, bahkan ada kesepakatan untuk merelokasi. Jadi bukan digusur begitu saja," kata Arifin di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan Pemerintah Kota Jakarta Pusat telah menyiapkan lokasi pengganti yang berada tidak jauh dari lokasi dapur MBG. Fasilitas tersebut nantinya dapat digunakan untuk pelayanan masyarakat, termasuk kegiatan Posyandu.

Baca juga:

BGN Mulai Ubah Data Penerima MBG, Fokus Kualitas Ketimbang Kuantitas

"Tetapi disiapkan lokasi pengganti dan dibangunkan tempatnya. Informasinya saat ini juga sedang disiapkan bangunan penggantinya," katanya.

Meski demikian, Arifin mengaku akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya setelah muncul penolakan dari sebagian warga yang ramai diperbincangkan di media sosial. "Tapi sekarang muncul beberapa yang seolah-olah menyampaikan ada penolakan-penolakan. Untuk itu nanti saya coba turun cek langsung," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah warga RW 01 Kelurahan Cikini menolak rencana pemindahan sekretariat RW yang akan digunakan untuk pembangunan akses kendaraan operasional dapur MBG. Warga menilai bangunan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi lingkungan, tetapi juga menjadi lokasi berbagai pelayanan masyarakat, termasuk kegiatan posyandu.

Salah seorang warga RT 14 RW 01 Cikini, Ayu, 35, mengaku khawatir relokasi sekretariat RW akan berdampak pada pelayanan kesehatan bagi balita dan anak-anak di lingkungan setempat. "Agak seram kalau di belakang, kasihan anak-anak kecil karena kan itu posyandu. Katanya MBG ini bubar mau dibangun lagi di depan, tapi kan lama," ujar Ayu.

Menurutnya, polemik relokasi tersebut telah menyebabkan sejumlah kegiatan posyandu tertunda. Ayu menilai keberadaan posyandu sangat penting untuk memantau tumbuh kembang anak melalui penimbangan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

"Jadi kasihan juga, pelayanannya tertunda gara-gara masalah itu. Kalau posyandunya berjalan, perkembangan anak bisa dilihat dari penimbangan rutin, berat badan anak naik atau tidak. Makanya butuh posyandu," tegasnya.(Asp)

Baca juga:

MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah, Pegawai SPPG ‘Kehilangan’ Duit Insentif