Wakil Ketua MPR RI Ingatkan Pemerintah soal Potensi Kebocoran APBN

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 18 Agustus 2022
Wakil Ketua MPR RI Ingatkan Pemerintah soal Potensi Kebocoran APBN

Ahmad Muzani. (ANTARA/Susylo Asmalyah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah telah mengumumkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 sebesar Rp 3.041,7 triliun. Besaran tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 811,7 triliun.

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengapresiasi pemerintah atas penyampaian RAPBN yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo kemarin.

Baca Juga:

lokasi Dana Perlindungan Sosial Mencapai 479,1 Triliun dalam RAPBN 2023

Menurut Muzani, besarnya RAPBN yang ditetapkan menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Ia berharap anggaran yang sangat besar itu mampu memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara cepat dan merata.

"Serta mampu menjalankan roda perekonomian nasional dan daerah demi terciptanya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM kita," ujar Muzani dalam keterangannya, Kamis (18/8).

Sekjen Partai Gerindra ini berharap agar pemerintah tidak menaikan harga BBM di tengah optimisme rakyat yang sedang meningkat pasca keterpurukan ekonomi akibat pandemi.

"Meskipun kami menyadari bahwa anggaran subsidi BBM saat ini telah mencapai Rp 502 triliun. Angka tersebut jumlahnya sangat fantastis," ujarnya.

Menurut Muzani, kenaikan harga BBM akan berimplikasi terhadap kenaikan inflasi yang dapat menyebabkan harga-harga bahan pokok meningkat.

Baca Juga:

Puan Siap Berkoordinasi dengan Pemerintah Terkait APBN 2023

"Maka, jalan satu-satunya adalah tidak menaikan harga BBM. Pemerintah harus mempertimbangkan segala opsi dalam menghadapi situasi saat ini," jelas dia.

Untuk menekan besaran anggaran subsidi BBM tersebut, Muzani mengatakan pemerintah harus cermat dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan negara. Misalnya melalui pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan demikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat dan berkelanjutan .

"Pemerintah diharapkan mampu meningkatan pendapatan negara melalui pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara signifikan untuk tahun yang akan datang," ujarnya

Apalagi, lanjut Muzani, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang berhasil menanggulangi wabah COVID-19 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga baik. Karena itu, keberhasilan, harus bisa dipertahankan atau bahkan dilanjutkan.

"Maka pemerintah harus mampu menutup kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran terhadap APBN pada setiap belanja negara dan transfer ke daerah," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Paparan Lengkap Jokowi Terkait APBN 2023

#MPR RI #APBN #Partai Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MPR Desak Pemerintah dan Pertamina Percepat Penanganan Antrean BBM di Bali
Antrean panjang kendaraan yang ia saksikan secara langsung menunjukkan masyarakat tengah menghadapi kesulitan mendapatkan BBM.
Dwi Astarini - Sabtu, 17 Oktober 2026
MPR Desak Pemerintah dan Pertamina Percepat Penanganan Antrean BBM di Bali
Indonesia
Saksikan Langsung Antrean di SPBU, Wakil Ketua MPR Suarakan Keprihatinan Kelangkaan Bensin di Bali
Ia mengaku melihat kondisi itu setelah menghadiri kegiatan Bali Climate Week.
Dwi Astarini - Sabtu, 17 Oktober 2026
Saksikan Langsung Antrean di SPBU, Wakil Ketua MPR Suarakan Keprihatinan Kelangkaan Bensin di Bali
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
DPR resmi mengesahkan APBN 2027 senilai Rp 4.106,3 triliun yang mencetak rekor terbesar sejarah RI dengan alokasi anggaran tertinggi untuk Badan Gizi Nasional.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
Indonesia
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Kementerian Keuangan akan terus melakukan komunikasi dengan perbankan, sehingga tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan yang ditarik oleh pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Menkeu Suahasil Janjikan Defisit Anggaran Tidak Melebihi Aturan
Komitmen itu terlihat pada target defisit dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Menkeu Suahasil Janjikan Defisit Anggaran Tidak Melebihi Aturan
Indonesia
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun, tumbuh 29 persen. Belanja K/L tumbuh 33 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Indonesia
Sedot Rp 139 Triliun hingga September! Anggaran MBG di BGN Masih Sisa Rp 79 T
Badan Gizi Nasional (BGN) merealisasikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp139,77 triliun per 16 September 2026, sambil mengeksekusi refocusing penerima manfaat
Wisnu Cipto - Jumat, 18 September 2026
Sedot Rp 139 Triliun hingga September! Anggaran MBG di BGN Masih Sisa Rp 79 T
Bagikan