Wakil Anies Sentil Giring

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 Januari 2022
 Wakil Anies Sentil Giring

Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha kerap melancarkan kritikan terhadap program yang dibuat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Paling anyar Giring berkomentar terkait Jakarta International Stadium (JIS) yang dinilai sebagai proyek Firaun.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, harusnya Giring membuat karya atau menunjukan prestasinya untuk pembangunan Jakarta. Bukan serta merta hanya melancarkan kritikan kepada Pemerintah DKI.

Baca Juga:

Gerindra Sebut Giring Tak Sebanding dengan Anies

"Terkait Giring atau siapapun mari kita bangun kebersamaan kesatuan persatuan solidaritas tunjukan produktivitas dan prestasi kita masing-masing untuk kepentingan Jakarta kepentingan bangsa," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (25/1).

Ditegaskan Riza, Pemprov DKI akan terus membangun dan menata Jakarta, termasuk JIS yang nantinya menjadi icon kebanggaan kota Jakarta dan Indonesia.

Lalu untuk lingkungan sekitar JIS seperti Kampung Bayam, Jakarta Utara, nantinya akan dibuat bangunan 3 tower yang diperuntukan untuk 135 Kepala Keluarga (KK) yang dimulai pada awal tahun ini dan selesai akhir 2022.

"Itulah bukti kepedulian kami terhadap masyarakat sekitar JIS," ucapnya.

Gubernur Anies Baswedan dan Giring Ganesha belakangan terlibat saling sindir. Mulanya, beberapa waktu lalu Giring mendatangi lokasi gelaran Formula E di kawasan Ancol Timur, Pademangan Jakarta Utara.

Saat meninjau, Giring mengaku heran kenapa Pemprov DKI masih yakin dapat menggelar Formula E. Sebab calon lokasi Formula E masih berlumpur atau lembak, belum terlihat progresnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)

Padahal hari penyelenggaraannya tinggal lima bulan lagi, sementara sirkuitnya belum dibangun dan lokasinya dianggap tak cocok menjadi lintasan balap mobil.

"Gokil ini project Formula E, ya. Project ambisius banget. Budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue enggak yakin bisa kejadian pembangunan sirkuit ini," kata Giring dalam video itu, Rabu (5/1).

Kritikan Giring pun langsung dibalas Anies soal lokasi sirkuit Formula E di Ancol melalui channel YouTube, Total Politik dengan episode berjudul ‘Anies Baswedan Jawab Giring Soal Formula E’.

"Ada yang datang ke (lokasi) Formula E, dibilang masih proses, masih ilalang, ada kambing keliaran, dan ini sangat mepet dan mengada-ngada, itu imajinasi atau realita ?” ucap Anies.

Anies kemudian menyebut orang yang punya waktu luang untuk menginspeksi lokasi Formula E patut dikasihani. Pasalnya, menurut Anies, orang tersebut pasti tidak punya kesibukan yang berarti.

"Kasihan juga waktunya longgar betul, sehingga kalau kita-kita juga agak sibuk ini enggak cukup waktunya untuk keliling-keliling enggak perlu," tegas mantan Menteri Pendidikan dan kebudayaan itu. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Tak Terima Pernyataan Anies Ajang Formula E Perintah Perda

#Pemilu #Anies Baswedan #Giring Ganesha #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan