Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wacana pemindahan Ibu kota sebenarnya bukan baru ini saja. Pada era pemerintahan Soekarno, pemikirkan untuk memindahkan Ibu kota negara sudah mengemuka. Pada saat itu, ada wacana Kalimantan Tengah sebagai alternatif Ibu Kota Indonesia.
Pengamat politik Wempy Hadir menduga, isu pemindahan ibu kota sebagai strategi politik Joko Widodo yang ingin meninggalkan legacy dalam pemerintahannya kedua.
"Dia ingin dikenang sebagai presiden yang mampu membawa gebrakan baru bagi Indonesia," kata Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (1/5).
Wempy melanjutkan, dengan isu pemidahan ibu kota ini, Jokowi ingin menunjukan bahwa dirinya mempunyai cita-cita yang selama ini belum terwujud yakni mempertimbangkan untuk memindahkan Ibu kota.
"Dengan demikian publik melihat bahwa Jokowi langsung tancap gas dan tidak terjebak dengan klaim kemenangan pilpres pada pihak lawan. Jokowi segera move on untuk kepentingan bangsa yang lebih besar," jelas Direktur Indo Polling Network ini.
Wempy melihat, pemindahan Ibu Kota sangatlah tepat jika kita melihat kondisi Jakarta yang semakin hari semakin tidak ramah untuk menjadi Ibu Kota. Selain itu, secara politis ini sangat positif, apalagi jika ibu kota tersebut benar-benar dipindah ke daerah atau pulai lain seperti Kalimantan atau Sulawesi.
Dengan demikian, dampak secara ekonomi dan politik bagi Ibu Kota baru tentu akan ada. Langkah Jokowi secara politik sudah tepat dan mendapat apresiasi dari banyak kalangan terutama dari kawasan Indonesia Timur.
"Artinya secara politik, Jokowi mendapatkan dari rakyat ingin daerahnya maju dengan hadirnya Ibu Kota diwilayahnya," imbuh dia.
Soal waktu yang tepat untuk pemindahan Ibu Kota, Wempy menganggap tidaklah mudah karena banyak hal secara administrasi yang perlu dipersiapkan.
Belum lagi ketersediaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, kalau memang serius wacana pemindahan Ibu Kota, maka mulai sekarang mesti sudah ditentukan mau dipindah kemana.
Dengan demikian, bisa dipersiapkan lahan untuk pembangunan kantor dan lain sebagainya. "Kalau dibangun tahun depan, maka harapannya diakhir periode kedua Jokowi sudah bisa dipindahkan seluruh perangkat seperti kantor presiden, kantor kementerian dan lembaga serta yang lainnya. Jadi momentumnya paling lambat tahun depan, sehingga Jokowi masih bisa menikmati berkantor di Ibu Kota yang baru," pungkas Wempy. (Knu)
