Wacana New Normal Jangan Jadi Kedok Pemerintah tak Mampu Tangani Corona

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah menjelaskan situasi penanganan pandemi COVID-19 sebelum melaksanakan kenormalan baru (New Normal).

Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai wacana kenormalan baru yang digaungkan pemerintah ini membuat seolah-olah keadaan sudah membaik.

Baca Juga

Nekat ke Jakarta Tanpa SIKM, 7 Orang Dikarantina

Ia mendesak pemerintah terbuka dan jujur kepada rakyat. Memang saat ini sudah ada protokol untuk beradaptasi dengan kenormalan baru yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Mestinya pemerintah jelaskan secara jujur, benarkan situasi penanganan COVID-19 saat ini sudah semakin terkendali. Atau wacana “New Normal” ini hanya sebagai kedok untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah menangani COVID-19,” ujarnya dalam keterangannya kepada wartawam, Kamis (28/5).

Dia mengungkapkan lima masalah pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Pertama, tidak pernah ada grand desain yang jelas untuk penanganan pandemi COVID-19.

Kedua, koordinasi yang tidak jelas antara pemerintah pusat, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan pemerintah daerah. Ketiga, jumlah tes polymerase chain reaction (PCR) yang belum mencapai target sebanyak 10.000 per hari. Hanya dua kali tes dan pemeriksaan PCR mencapai 10.000 dalam sehari.

"Keempat, ada kesenjangan sarana dan prasarana, serta jumlah tenaga medis di sejumlah daerah," jelas Sukamta.

Sukamta menerangkan rasio jumlah tempat tidur rumah sakit pada tahun 2018 itu 1 banding 1.000 pendudukan. Sementara di Korea Selatan, rasionya 11 banding 1.000 penduduk.

Presiden sempat mengutrakan untuk melibatkan puskemas untuk penanganan Covid-19. Kenyataannya, hanya 33 persen yang kondisinya memadai.

“Ini artinya sarpras kesehatan yang ada saat ini tidak memadai menghadapi lonjakan pasien positif. Belum lagi, soal ketersediaan alat pelindung diri yang banyak dikeluhkan rumah sakit hingga hari ini,” jelas Anggota Komisi 1 DPR ini.

Masalah kelima adalah pelaksanaan PSBB di berbagai daerah tidak optimal dan banyak terjadi pelanggaran. Hal tersebut menggambarkan tingkat kedisiplinan yang rendah dari masyarakat. Dengan situasi tersebutkan, apakah masyarakat akan siap dengan protokol kesehatan yang ketat pada masa kenormalan baru.

PKS ingin pemerintah menjelaskan mengenai penanganan-penanganan persoalan dasar yang terlibat tidak maksimal pada pelaksanaanya. Pejabat-pejabat pun sebaiknya tidak melontarkan penyataan yang meremehkan virus COVID-19.

Baca Juga

MUI Minta Pengelola Tempat Ibadah tak Terburu-buru Terapkan New Normal

Ia juga berharap agar pejabat mengurangi komentar yang bernada meremehkan oleh pmerintah, seperti ucapan Menko Polhukam yang menyebut kematian akibat kecelakaan dan diare lebih banyak dibandingkan virus Corona.

"Komentar-komentar seperti itu bisa mendorong masyarakat menjadi permisif dan akhirnya mengurangi kewaspadaan,” pungkasnya. (Knu)